40 views

Hebat ! Bupati ROR Diminta Langsung Kementerian LHK Jadi Narsum di Rakor PDPN & RGPD

Sulut Times, Jakarta : Bupati Minahasa Ir. Royke Octavian Roring M.Si dipercayakan Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup sebagai Narasumber dalam Rakor Penyelamatan Danau Prioritas Nasional (PDPN) dan Revitalisasi Gerakan Penyelamatan Danau (RGPD), Senin (25/03/2019) yang di gelar di Auditorium Dr. Soejarwo Manggala Wanabhakti, Gatot Subroto Jakarta.

Kegiatan ini dibuka Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) IB Putra Parthama, PhD.

Dalam sambutan Dirjen mengatakan, kegiatan rakor ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Pengelolaan Danau Prioritas.

Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah telah melaksanakan penyusunan Rencana Pengelolaan (RP) 15 Danau Prioritas Nasional.

“Memperhatikan bahwa pengelolaan danau bersifat lintas sektor, diharapkan seluruh pihak terkait dapat menggunakan RP Danau dimaksud sebagai acuan bersama agar pengelolaan danau menjadi lebih terintegrasi, terkoordinasi, sinergis dan efektif. Upaya ini juga diharapkan dapat memperbaharui kembali semangat, komitmen dan kinerja danau yang pernah dicanangkan oleh 9 (sembilan) Menteri pada saat Konferensi Nasional Danau Indonesia I di Bali tahun 2009,” katanya.

Sementara Bupati ROR yang menjadi narasumber menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi di danau Tondano, seperti pendangkalan danau, penyempitan danau serta penurunan kualitas air danau.

“Mengatasi masalah itu kami sudah melakukan seminar, diskusi kajian tentang pengelolaan danau termasuk pengendalian eceng gondok secara padat karya dengan pengangkatan secara mekanik. Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA dan pemantauan kualitas air serta pembentukan pokja pengelolaan danau tondano,” ungkapnya.

Menurut Bupati ROR, Pemkab Minahasa ditahun 2019 sudah merencanakan pengelolaan danau tondano baik penyusunan dokumen peta Zonasi danau tondano, penyusunan AMDAL Kawasan danau, Operasional pengangkatan ecek gondok serta padat karya.

“Oleh karena itu Pemda membutuhkan program dari Pemerintah Pusat untuk bisa melakukan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan konservasi dan wisata danau tondano, Pembangunan Instalasi pengolahan air limbah di kawasan pemukiman seputaran danau, peningkatan jalan lingkar danau sepanjang 48 km serta dapat memberikan pendampingan bagi masyarakat tentang pemanfaatan eceng gondok sebagai pupuk, bahan kerajinan dan sumber biogas,” paparnya.

Ditambahkan Bupati ROR, Pemkab Minahasa juga telah memikirkan anggaraan terkait ganti untung pembebasan lahan untuk jalan lingkar danau, Normalisasi sungai, reforestasi daerah tangkapan air danau, Rehabilitasi hutan dan lahan di seputaran danau, Pembangunan cek dam di 35 sungai yang masuk danau tondano, Pembangunan perangkap sampah plastik dan sampah domestik di 35 sungai masuk ke danau, Pembebasan lahan untuk bantaran danau, Pembangunan tanggul pengaman keliling danau, pengadaan kapal pembersih eceng gondok, perkuatan tebing danau dan pembangunan jogging track seputaran danau tondano.

Mantan Penjabat Walikota Manado ini menegaskan, Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Minahasa sangat berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan danau, namun terbentur dari sisi anggaran karena pastinya seluruh Pemda sangat terbatas dalam anggaran.

Oleh karena itu dikesempatan ini, Pemda diseluruh tanah air dan khususnya Pemkab Minahasa membutuhkan komitmen dari Kementerian terkait untuk mengalokasikan anggaran penyelamatan danau minimal 15 danau yang menjadi prioritas.

“Kita boleh membangun embung dan waduk, tapi jangan sampai kita melalaikan danau – danau yang sudah jadi berkat bagi kita untuk dilestarikan,”pungkasnya.

Dalam Rakor yang di Moderatori Prof. Dr. Winarni Manoarfa Staf Ahli Menteri bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat Daerah, selain Bupati ROR, guru besar Pengelolaan Lingkungan Hidup Prof. Dr. Emil Salim juga menjadi Narasumber.

Rakor Penyelamatan Danau Prioritas Nasional (PDPN) dan Revitalisasi Gerakan Penyelamatan Danau (RGPD) turut dihadiri Anggota Komisi VII DPR RI Ir. Daryatmo Mardiyanto, Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Bappenas Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK MR Karliansyah, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR Dr. Ibdul Kamarzuki, Dirje Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian ATR Dr. Budi Situmorang, Dirjen Sumber Daya Air Kementeeian PUPR Ir. Hari Suprayogi, Dirjen Konservasi SDA dan Ekosistem KLHK Ir. Wiratno, Kepala Pusat Penelitian Limnologi Dr. Fauzan Ali, Shiga Prefectural Goverment Japan Tomoki Sogabe, Bupati Bangli, Sekda Provinsi Jateng serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup serta utusan Lembaga terkait se-Indonesia.

Jangan Lupa di Bagikan !

0 0

Author: Ryan T

Edukasi Aktual Terpercaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *