oleh

Kejari Minahasa Canangkan Zona Integritas

-HUKRIM-55 views
Bupati Ir. Royke Oktavian Roring MSi hadiri Pencanangan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Minahasa (Senin, 04/03/2019)

SulutTimes, Minahasa : Pencanangan Dan Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Minahasa Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani digelar Senin (04/03/2019) di kantor Kejaksaan Negeri Minahasa.

Kajari Minahasa dalam sambutannya menyampaikan, pencanangan dan pembangunan Zona Integritas ini adalah komitmen dan keinginan yang kuat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum guna memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang santun.

“Jajaran Kejaksaan Negeri Minahasa tidak dapat bergerak sendiri dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum khususnya di Kabupaten Minahasa. Untuk itu perlu dukungan penuh dari semua pihak khususnya jajaran Kepolisian, Pengadilan dan Pemerintah Daerah agar mampu tercipta Whole Of Goverment yang nantinya daat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Minahasa”, harapnya.

Baca Juga  Terkendala Biaya RS, Tim LPK-RI Pulangkan Jenazah dari RSUD Gambiran Kota Kediri

Kami beserta seluruh jajaran di lingkungan Kejaksaan Negeri Minahasa menyatukan tekad dalam mewujudkan komitmen untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi dengan membangun zona integritas sesuai dengan Peraturan Menpan RB nomor 52/2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah.

“Hal tersebut meliputi enam area perubahan yakni Bidang Manajemen, perubahan penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan kualitas dan pelayan publik”, ungkapnya.

Sementara itu Bupati Minahasa Ir. Royke Oktavian Roring MSi dalam sambutannya mengatakan, pencanangan pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Kejaksaan Negeri Minahasa adalah salah satu langkah preventif dalam upaya pencegahan aparat peradilan agar tidak terjerat dalam kasus pindana.

Baca Juga  Bongkar Sindikat Jaringan Narkoba, Polda Sulut Amankan Oknum Anggota DPRD Bolsel

“Program ini juga sebagai upaya meningkatkan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta dalam rangka melayani masyarakat secara tepat dan profesional dengan tidak menyalahgunakan wewenang yang diembannya”, ujarnya.

Program ini kiranya dapat meliputi manajemen perubahan, peningkatan, komitmen tepat waktu serta transparansi organisasi.

“Tujuan Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang profesional dengan karakteristik, berintgrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara”, jelasnya.

Terkait evaluasi akuntabilitas kinerja, diharapkan dengan adanya tim evaluasi dari pusat tidak membuat kita tertekan, karena evaluasi ini di titik beratkan kepada evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja.

Baca Juga  Jalin Kebersamaan Dengan Jajaran Kejati Sulut, Ini Yang Dilakukan Kajati Andi M Iqbal Arif

Hal ini mengingatkan bahwa kinerja dipengaruhi oleh begitu banyak faktor yang relevan.

Bupati ROR memberikan apresiasi kepada jajaran Kejaksaan Negeri Minahasa karena beromitmen untuk menciptakan zona integritas demgan harapan sinergitas antara Pemerintah Kabupaten dan Kejari Minahasa dapat bersama ditingkatkan.

Komentar