E2L-MAP hadiri (FGD), Yang diselenggarakan oleh Dinas Parawisata

Talaud suluttimes.com Mengenai Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Talaud melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) di Pantai Arangats, Melonguane Barat pada Rabu 29 Juli 2020 Pukul 12.30 WITA.

Turut hadir dalam kegiatan ini Bupati Kepulauan Talaud dr. Elly Engebert Lasut, ME, Wakil Bupati Kepulauan Talaud Moktar Arunde Parapaga, Ketua Dewan Adat Talaud Arvan Bawangun SH. MH, Narasumber dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sulut, Tokoh Adat, Assisten Tata Pemerintahan dan Kesra, Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Staf Ahli, Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kadis Lingkungan Hidup, dan Kadis Pemukiman.

Kegiatan dimulai dengan Doa oleh Bpk. Postan Taruh, dilanjutkan dengan Laporan Oleh Kepala Dinas Pariwisata Stevenheiner Edwin Maarisit.

Kemudian disusul dengan sambutan Bupati Kepulauan Talaud sekaligus membuka secara resmi kegiatan yang ditandai dengan pemukulan tetengkoran.

Bupati Kepulauan Talaud menyampaikan bahwa dalam rangka menarik kesimpulan cara berpikir dari tokoh-tokoh adat yang kemudian diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan kedepan, Bupati Kepulauan Talaud dalam Rapat Penganggaran Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2025, mengenai pokok-pokok pikiran yang berkembang di masyarakat dan anggota DPR sudah dimasukkan dalam sistem informasi Pemerintah Daerah.

Langkah-langkah yang dilakukan salah satunya adalah meningkatkan kualitas budaya di Kab. Kepl. Talaud melalui kebijakan pembangunan di sektor pariwisata. Dengan melestarikan nilai-nilai budaya yang bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat Kab. Kepl. Talaud, diharapkan dapat menjadi dasar untuk mendatangkan pendapatan dan daya tarik sendiri bagi Kab. Kepl. Talaud. Pemerintah Daerah akan melibatkan para tokoh adat dalam pembangunan situs-situs budaya tersebut.

Pada kegiatan Focus Group Discussion ini, Bupati mengajak para tokoh adat yang hadir untuk memutuskan langkah perbaikan dan pengamanan situs budaya, dengan begitu tindaklanjut alokasi dana pembangunan bisa dilaksanakan.

Bupati khawatir situs budaya yang ada nantinya bisa tererosi/abrasi bahkan hilang karena tidak adanya pencegahan, perbaikan dan pengamanan situs-situs budaya yang ada. Dan untuk melakukan perbaikan situs atau pembangunan tersebut diperlukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UKL- UPL dalam hal ini mengenai izin lingkungan.

“Sehingga apabila telah diambil kesepakatan oleh tokoh-tokoh adat, maka hal tersebut bisa menjadi pertimbangan pihak Pemerintah Provinsi untuk kemudian memberi izin membangun pengamanan situs budaya”. ujarnya

Dalam kesempatan ini juga Bupati Kepulauan Talaud meminta tokoh-tokoh adat agar dapat mengusulkan dan memutuskan lokasi situs-situs budaya dalam satu paket agar kemudian bisa dilanjutkan dengan pembangunan.tambanya

Bupati berharap acara Manduru’u Tonna kedepan bisa diselenggarakan di lokasi situs-situs budaya yang ada.Dipenghujung acara Tim penyusun menyerahkan buku pokok-pokok pikiran daerah ( PPKD) kepada Bupati Kepl. Talaud.

Jangan Lupa di Bagikan !

0 0

Author: Melky Bidu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *