187 views

Pemkab Talaud Evaluasi dan Tetapkan Tarif Angkutan


Sulut Times, Melonguane: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Talaud melalui Dinas Perhubungan evaluasi dan menetapkan tarif angkutan di wilayah Bumi Porodisa.
Dipimpin langsung Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Max Patone, MM rapat Rabu (08/07/2020) tersebut merupakan tindaklanjut dari rapat evalusasi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Talaud beberapa hari sebelumnya.

Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Max Patone, MM


“Tarif angkutan darat dan laut selama ini diatur berdasarkan putusan organisasi maupun negosiasi antara pengguna jasa dan pemilik angkutan,” kata Patone.
Kini, pemerintah menurut dia menetapkan acuan dalam penentuan tarif angkutan tersebut. “Biaya speed akan diatur berdasarkan tata cara perhitungan tarif angkutan sungai dan danau serta perairan pedalaman,” ujarnya.
Untuk damri, tarif diatur dengan metode perhitungan biaya pokok perintis bus damri dan mobil damri. “Kalau taxi roda empat dan bentor diatur dengan metode perhitungan biaya pokok angkutan antarkota dan angkutan perdesaan dengan mobil bus umum,” kata Patone.


Pada pertemuan itu, disepakati dan diputuskan tarif angkutan darat dan laut di Talaud.

Speed untuk rute Melonguane-Lirung Rp27.000 dan Melonguane-Mangaran Rp50.000.
Tarif damri disepakati Rp600 per mil, bentor taxi dalam kota Rp4.000 dan taxi umum roda empat Rp700 per km.


“Hasil keputusan yang sudah disetujui bersama ini, akan kami koordinasikan dengan bagian hukum Pemkab Talaud. Kita tidak ingin ada kekeliruan atau penyimpangan aturan mengingat setiap tahun anggaran ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Kuangan atau BPK,” ungkapnya.

Ketua Asosiasi Angkutan Darat, Juneldi B Amanga


Perwakilan asosiasi angkutan darat dan laut pun menyampaikan dukunganya. Ketua Asosiasi Angkutan Darat, Juneldi B Amanga mengaku menyokong program Pemkab Talaud yang dinahkodai Bupati dr Elly Engelbert Lasut ME dan Wakil Bupati Moktar Arunde Parapaga, termasuk mengenai tarif angkutan darat dan laut.
“Langkah pemerintah ini perlu didukung mengingat selama ini memang pendapatan asli daerah atau PAD belum dioptimalkan, padahal kendaraan angkutan darat maupun laut sudah memakai fasilitas umum yang difasilitasi pemerintah,” kata Amanga.
Tarif angkutan dan fasilitas parkir serta retribusi daerah, lanjut dia, harus sejalan supaya Talaud mendapat nilai tambah PAD. “PAD juga selanjutnya digunakan untuk kebutuhan masyatakat dan kegiatan pembangunan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Amanga meminta Dinas Perhubungan Talaud menyiapkan fasilitas berupa lahan parkir dan terminal hingga tempat berlabu speed. Ia juga berharap ada izin trayek dan nomor kode dari pihak perhubungan pada masing-masing angkutan baik darat maupun laut.
“Ini penting untuk menghindari kesalah pahaman nanti saat pegawai atau petugas dinas perhubungan bertugas di lapangan. Saya berharap semua mengacu pada aturan dan keinginan bersama memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat,” ujar Amanga.
Selain Amanga, perwakilan yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Nano Manahurending selaku Ketua Asosiasi Speed Melonguane dan Tasman Golung dari perwakilan Asosiasi Bentor Talaud.
Turut memberikan sumbangsih pemikiran juga adalahKasat Lantas Iptu Jhony Luas S.sos dan Kabid Perhunungan Darat dan Laut Talaud Andriani Malutu, SE.

Jangan Lupa di Bagikan !

0 0

Author: Melky Bidu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *