Apel Penguatan ASN Kemenkum HAM RI, Kanwil Sulawesi Utara Targetkan 70% Satker Raih WBK/WBBM

Sulut Times, Jakarta– Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly memimpin apel pagi Penguatan Aparatur Sipil Negara Kemenkumham Era New Normal dan Pembangunan Zona Integritas bagi 520 Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2020 di lapangan upacara Kemenkumham, Rasuna Said, Jakarta Selatan. (Senin, 3/08/20)

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto menjelaskan bahwa tujuan apel pagi ini untuk memberikan pembekalan dan penguatan kembali tentang peran dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Intergitas dalam mengimplementasikan pelaksanaan pembangunan Zona Intergitas di Era New Normal.

“Pelaksanaan evaluasi akhir yang akan dilakukan oleh Tim Penilai Nasional harus dipersiapkan dengan baik, sehingga hasil yang akan dicapai berdampak pada meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM dan juga akan meningkatkan kinerja Kementerian secara keseluruhan,” kata Bambang.

Sebagaimana diketahui Tahun 2019, Kementerian Hukum dan HAM dari 139 Satuan Kerja yang diusulkan, berhasil mendapatkan 43 Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas, dengan 39 Satuan Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 4 Satuan Kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada Tahun 2020 Kemenkumham akan mengusulkan 520 Satuan Kerja kepada Kementerian PAN dan RB selaku Tim Penilai Nasional (TPN). Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan untuk memastikan sebanyak-banyaknya satuan kerja yang diusulkan berhasil mendapatkan predikat WBK maupun WBBM.

Baca Juga : Deklarasi Janji Kerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, Lumaksono : Targetkan WBK dan WBBM

Di awal tahun 2020 Kemenkumham telah mencanangkan program pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang saat ini telah memasuki masa evalusi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI). Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memerintahkan agar seluruh Tim Kerja melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala memantau hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan hasilnya harus menunjukkan Trend Positif, sehingga pada saat penilaian akhir oleh Tim Penilaian Nasional (TPN) semua kriteria yang dipersyaratkan dapat dipenuhi.

“Kepada Koordinator WBK/WBBM pada masing-masing Unit Eselon I selaku Pembina saya perintahkan agar senantiasa mengawasi satuan kerja yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing dalam pemenuhan Komponen Pengungkit pada Aplikasi Elektronik Reformasi Birokrasi (E-RB) dengan mengacu pada Surat Inspektur Jenderal sehingga dokumen yg disajikan oleh satuan kerja memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Permen PAN dan RB Nomor 10 tahun 2019,” Kata Yasonna.

Untuk mewujudkan Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kemenkumham, Yasonna berharap seluruh aparatur Kemenkumham termotivasi dan lebih terpacu untuk terus bekerja lebih keras lagi dan yang paling utama adalah meningkatkan dan menjaga integritasnya. Dengan demikian seluruhnya terbebas dari praktek perbuatan tercela yang dapat mencederai amanah rakyat.

Baca Juga : Saksikan Penandatangan Pakta Integritas, Lumaksono : Semangat dan Berikan Pelayanan Terbaik demi WBK dan WBBM


Semua ASN Kemenkumham harus bisa memastikan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak ada praktek percaloan, harus bebas pungli, petugas responsif, prosedur yang jelas, biaya yang transparan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepastian waktu penyelesaian.

Yasonna juga memerintahkan kepada seluruh Kepala Kanwil dan Kepala Divisi harus berperan aktif dan saling bersinergi untuk terus meningkatkan pemahaman dan internalisasi Pembangunan Zona Integritas seluruh satuan kerja di wilayahnya, sehingga mencapai target minimal 70% dari satker yang diusulkan bisa meraih predikat WBK/WBBM pada tahun 2020.

Kemenkumham telah banyak menuai prestasi juga terobosan pelayanan yang menghadirkan inovasi telah dilakukan. Oleh karena itu sudah saatnya terobosan dan inovasi terbaik yang sudah ada bermanfaat untuk masyarakat, dan bisa dijadikan sebagai best practices standar pelayanan, sehingga dapat dipastikan kemenkumham memiliki stadar pelayan prima.

Sementara itu, Untuk Kanwil Sulawesi Utara, kita kemarin sudah terpilih 16 UPT baik itu dari kanwil, imigrasi, dan dari pemasyarakatan. Dari 16 itu kita harapkan dapat masuk minimal ya 60%. Untuk targetnya kemarin 70% dari pak Menteri, kami upayakan maksimal 70%,”ujar Lumaksono kepada media selesai apel virtual bersama di ruang Aula Kantor (Senin,3/08/20)

Baca Juga : Kanwil Kemenkum HAM Sulut Roling ‘Berjemaah’ di 2020

“Ini merupakan upaya dari Kemenkumham, untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Jadi disini kita mempersiapkan diri membentuk supaya pelayanan publik itu dapat terukur. Jadi kita siapkan personil dan peralatan serta situasi perkantoran kita persiapkan supaya dapat memberikan pelayanan yang maksimal,” lanjut Lumaksono

Dimana pelayanan publik itu adalah hal yang bagus, jangan sampai pelayanan itu mengecewakan publik karena kita adalah salah satu item memberikan pelayanan terbaik untuk menghindari pungutan-pungutan liar.

“Itu kita berupaya keras dan ini kita sudah canangkan beberapa tahun yang lalu dan ini puncaknya ini adalah tahun ke-2 kita di adakan penilaian,” tutup Kakanwil Lumaksono

Jangan Lupa di Bagikan !

Author: Ryan T

Edukasi Aktual Terpercaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *