Ayo Kita Telusuri Lagi Soal UU Omnibus Law Ciptaker

Oleh: Ronald Ginting

Sulut Times, Jakarta – Ketentuan soal upah minimum di UU Omnibus law Cipta Kerja (Ciptaker) tetap ada, tapi banyak perubahan skema penetapannya. Ada sektor-sektor tertentu yang dikecualikan dalam urusan upah minimum, berbeda dari sebelumnya yang semua sektor harus mengikuti dari besaran upah minum yang ditetapkan.

Berdasarkan draf UU Cipta Kerja (Cipta Kerja) yang dilansir dari CNBC Indonesia, Selasa (6/10) diatur bahwa gubernur menetapkan upah minimum (UMP). Namun, ada sektor usaha yang dikecualikan dalam penetapan UMP yaitu sektor padat karya.

Sektor padat karya umumnya menyerap banyak tenaga kerja, seperti industri tekstil hingga alas kaki dan lainnya. Sektor-sektor ini memiliki penetapan UMP tersendiri berbeda dari sektor lainnya. Bisa jadi bila sudah diimplementasikan, UMP di sektor padat karya lebih ‘ramah’ dengan kantong pengusaha. Hal ini tampak jelas dalam pasal pada UU ini.

“Pasal 88E (1) Untuk menjaga keberlangsungan usaha dan memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh industri padat karya, pada industri padat karya ditetapkan upah minimum tersendiri. (2) Upah minimum pada industri padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Gubernur”

Diatur juga bahwa upah minimum pada industri padat karya dihitung dengan menggunakan formula tertentu. Namun, ketentuan lebih lanjut mengenai upah minimum industri padat karya dan formula tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Jangan Lupa di Bagikan !

0 0

Author: Ronald Ginting

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *