Pekan Depan, Bawaslu Minut Tertibkan APK Paslon

Suluttimes.com, AIRMADIDI – Tahapan kampanye mulai berlangsung jelang Pilkada 2020.
Namun baliho pasangan calon Parpol masih juga bertebaran, padahal sudah ada inbauan unyuk diturunkan.
Tak heran, mulai pekan depan Badan Pengawas Pemilu Minut akan menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai regulasi.

Menurut Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Minut Rahman Ismail, Bawaslu akan segera melakukan penertiban APK yang bukan difasilitasi oleh KPU.

“Kami sudah melakukan Rapat koordinasi Bersama Pjs Bupati Minut serta stakeholder yang ada, untuk mensinergikan kesepahaman bersama dalam melakukan penertiban APK pada pekan depan,” sebut Rahman, Jumat (09/10/20).

Lanjutnya, rencana penertiban APK, pihak Bawaslu akan melibatkan unsur-unsur terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sat Pol-PP. Halnya Polres Minut serta TNI membackup pengamanan.

“Kami telah sepakat untuk penertiban APK mulai Senin 12 Oktober 2020,” ujar Maman sapaan akrab Rahman Ismail.

Rahman menambahkan, jika tidak ada arah melintang saat penertiban APK, Bawaslu akan menghadirkan para Paslon, mereka atau dari Parpol bisa membantu menurunkan APK mereka masing-masing.

“Rencananya, pada penurunan baliho di hari pertama, kami akan mengundang paslon untuk menurunkan baliho-baliho masing-masing sebagai percontohan,” Rahman.

Terkait penertiban APK, Kordiv Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Rocky Ambar SH, LLM, MKN menegaskan, penertiban APK sudah sesuai juknis PKPU, Peraturan Bupati, selain merujuk pada UU No. 1 Tahun 2015
Pasal 69, tentang adanya larangan dan sangsi Kampanye di tempat ibadah dan pendidikan, adapun isi UU No. 1 Tahun 2020 yaitu, Dalam Kampanye dilarang:
i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; Pasal 187, (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 huruf i dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hal-hal yang berkaitan dengan aturan serta Undang-undang yang ada, maka Bawaslu melakukan pengawasan, dan penertiban, sehingga jika ada temuan atau pelangaran maka kami akan berlakukan sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Rocky. (st/dw)

Jangan Lupa di Bagikan !

0 0

Author: Dewi S

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *