oleh

Demo Ormas di Ruas jalan Soekarno, Hentikan Rombongan Kendaraan Gubernur Olly Dondokambey

Suluttimes.com, AIRMADIDI -Pemblokiran salah satu sisi jalur ruas jalan Soekarno, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Senin (20/12/21) dipalang sejumlah elemen Ormas.

Penutupan akses jalan akibat demonstrasi sejumlah Ormas membuat arus lalu lintas terganggu.
Bahkan laju kendaraan rombongan gubernur Sulut Olly Dondokambey melintasi jalur tersebut sempat tertahan, ketika berencana meresmikan SMA Negeri 1 Guru Lombok Kalawat, Kecamatan Kalawat, terjadwal pukul 10.00 WITA.

Pemblokiran jalan kali ini dilakukan Presidium Pinaesaan Wangko Indonesia (PWI) notabene gabungan 6 ormas yang dipimpin Ketua Jhon Hes Sumual (Ketua Sulut Manguni Indonesia), Sekertaris PWI (Ketum Maesaan Tou Malesung), Marthin Waworuntu Bendahara Presidium PWI (Ketum Waraney Santiago Indonesia), Bobby Mongkau Panglima Gabungan (Ketum Maesaan Waraney Indonesia), Jersi Lumantow (Ketum Puser Minahasa Nusantara).

Betapa tidak, gabungan Ormas ini tengah memperjuangkan tanah milik Cieltje Watùng.
Pasalnya, tanah yang diperuntukan imbas dari pembangunan jalan Soekarno belum juga dibayarkan sebagai ganti rugi.
Apalagi, permasalahan ini telah memiliki Keputusan hukum tetap (Inkrach) sebagaimana putusan Mahkamah Agung (MA), bahkan telah dilaksanakan eksekusi oleh PN Airmadidi untuk segera dibayarkannya uang ganti rugi kepada pemilik lahan yakni Cieltje Watung.

Baca Juga  Pertamina Kembali Salurkan Bantuan Bencana Alam Manado

Tak heran, insiden ini turut menyita perhatian pejabat pemkab Minut seperti Kasat Pol PP dan Damkar, Robby Parengkuan, SE, Kaban Keuangan dan Aset Petrus Macarau, SE.MM, Kabag Hukum Dolli Kenap SH, MH, sekaligus mengundang perwakilan PWI untuk dilakukan dialog.

Nampak juga Kapolres Minut AKBP Bambang Yudi Wibowo, SIK di lokasi didampingi Kasat Intelkam AKP Decky Pangandaheng. “Kàmi berharap masalah ini dibicarakan dengan baik, sekaligus kita menjaga keamanan dan ketertiban àgar tidak menimbulkan kerumunan. Apalagi membuat kemacetan mengganggu arus lalin, masyarakat juga dirugikan. Semua yang berkepentingan bisa melakukan dialog untuk dicarikan solusinya, kan sudah final sesuai putusan pengadilan” saran Kapolres Minut.

Ketua Presidium Pinaesaan Wangko Indonesia Jhon Hes Sumual, SH menegaskan bahwa pembayaran ganti rugi secepatnya dituntaskan. “Sudah ada putusan tetap, kami minta Pemkab Minut segera membayar gabti rugi lahan sesuai nilai yang sudah diputuskan pengadilan. PWI menilai, Pemkab Minut yelah melanggar hukum akibat mengabaikan putusan MA.
Sekali lagi, kami berharap Pemkab Minuylt bisa menuntaskan kewajibannya. Jika diabaikan, maka kami akan melakukan hal ini berskala besar dan ini didengar langsung oleh kapolres Minut bersama jajarannya, serta perwakilan TNI yang berjaga-jaga saat aksi ini berlangsung,” tegas Jhon notabene Ketua Manguni Indonesia DPW Sulut.

Baca Juga  Penutupan Kajati Sulut Cup,Kajati : Semoga Bisa Jadi Percontohan

Senada, Jersi Lumantow, SE, Ketua Umum Puser Minahasa Nusantara menilai Pemkab Minut tidak serius mengawal permasalah ini, terindikasi melecehkan keputusan MA.

“Hingga saat ini tidak ada pemberitahuan resmi terkait pos anggaran ganti rugi lahan kepada
Cieltje Watung selaku pemilik lahan dimasukan atauditata dalam APBD Perubahan. Sehingga kami anggap percuma untuk dilakukan dialog. Kami mendesak pemkab Minut untuk lebih arif dan bijaksana. Karena dengan mengabaikan ganti rugi, sama halnya Pemkab Minut menginginkan demo-demo seperti ini terjadi,” timpal Lumantow.

Sementara Bobby Mongkau Panglima Gabungan PWI yang juga ketua umum Maesaan Waraney Indonesia mengatakan, bahwa aksi yang dilaksanakan untuk sementara diakhiri menunggu hasil pertemuan dan ketika tidak dilaksanakan pembayaran ganti rugi, maka pengembalian hak kepemilikan atas tanah milik Cieltje Watung akan dilanjutkan kembali.

Baca Juga  Kemenkumham Sulut Peringati Hari Sumpah Pemuda Ke-91 di Kotamobagu

“Untuk seterusnya hingga dibayarkan, PWI tetap akan melakukan pengembalian hak secara mandiri di lokasi lahan milik Cieltje Watung,” tegas Mongkau.

Terpisah, Kepala Badan Keuangan Minut Petrus Macarau saat dikonfirmasi mengatakan, Anggaran ganti rugi lahan sudah dianggarkan dan siap dibayar. Namun, oleh karena ada gugatan baru yang sementara bergulir di Pengadilan Negeri Airmadidi dari salah satu anak pemilik lahan Cieltje Watung, maka Pemkab menunda pembayaran sampai ada keputusan inkrach.

“Uang ganti rugi sudah ada, Pemkab Minut siap membayar. Tapi ada gutatan baru dari anak pemilik lahan sampai akhirnya kami menunda pembayaran. Rencananya, uang ganti rugi ini kami akan serahkan ke PN Airmadidi sebagai uang konsinyasi (titipan) ketika ada keputusan inkrah maka tinggal diserahkan,” kunci Macarau. (dw/st)

Komentar