Kementerian PANRB Susun Rencana Strategis Menuju Birokrasi Berkelas Dunia

Sulut Times, Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Focus Group Discussion dalam rangka penyusunan rencana strategis (renstra) tahun 2020-2024 di lingkungan Kementerian PANRB, di Jakarta, Kamis (05/12/2019).
FGD ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mendapatkan masukan-masukan positif terkait rencana strategis Kementerian PANRB lima tahun ke depan.

Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji saat memberikan arahan (Foto:ist)

“Penyusunan renstra dilakukan agar kita tahu saat ini kita berada dimana, apa yang akan dicapai dan bagaimana kita menuju ke sana. Sekaligus memastikan rencana yang disusun sejalan dan mendukung pembangunan nasional,” jelas Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji saat memberikan arahan sekaligus membuka acara FGD Penyusunan Renstra 2020-2024 di lingkungan Kementerian PANRB.

Seperti dilansir dari situs resmi kementrian, Atmaji menjelaskan renstra Kementerian PANRB harus bisa menjabarkan keyword yang menjadi visi-misi presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Keyword yang dimaksud antara lain perampingan birokrasi untuk menghasilkan kinerja lebih baik, pembuatan keputusan menjadi lebih cepat, dan pelayanan publik yang lebih prima. Isu strategis lainnya adalah pemanfaatan IT di dalam birokrasi untuk mewujudkan percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government.
Berbicara mengenai peran Kementerian PANRB dalam mendukung pembangunan nasional, tantangan paling nyata yang disampaikan presiden adalah pembangunan ekonomi. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan peranan dunia usaha yang cukup besar. Peranan dunia usaha tersebut tidak akan terwujud apabila tidak didukung oleh birokrasi yang melayani dan tidak berbelit.

Oleh karenanya, perlu dirumuskan kegiatan-kegiatan yang benar-benar konkret dan terukur. “Kita melakukan tugas-tugas yang tidak hanya rutin, tetapi juga bisa memberikan pemikiran dan terobosan untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan investasi, dan lain sebagainya yang mana hal ini bisa didukung melalui SDM maupun kelembagaan,” jelas Atmaji.
Kegiatan yang mengambil tema “FGD Menuju Birokrasi Berkelas Dunia” ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama diisi oleh paparan dan diskusi dari tiga narasumber, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pakar dari dunia akademik, dan pakar yang memberikan perspektif dari dunia usaha. Paparan dan diskusi dibawakan oleh Deputi Kemaritiman dan SDA Bappenas Arifin Widianto, Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Abdul Malik, dan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana.
Pada kesempatan tersebut, Deputi Kemaritiman dan SDA Bappenas Arifin Widianto menyampaikan peran strategis Kementerian PANRB dalam agenda pembangunan nasional 2020-2024 dalam hal penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Arifin menyampaikan Kementerian PANRB memiliki tugas penting dalam agenda pembangunan nasional, yakni terkait kinerja birokrasi.

Foto:ist

Terdapat program/kegiatan prioritas terkait reformasi kelembagaan birokrasi yang menjadi tugas Kementerian PANRB, antara lain penguatan implementasi manajemen ASN, transformasi pelayanan publik, penataan kelembagaan berbasis prioritas pembangunan nasional, serta reformasi sistem akuntabilitas kinerja. “Hal yang paling penting adalah di dalam renstra hanya ada visi misi presiden dan semuanya diharapkan bersinergi untuk mendukung agenda pembangunan nasional,” pungkas Arifin.

Sumber: Kemenpanrb

(Visited 8 times, 1 visits today)

Posting Terkait

Baca Juga

Komentar