Suluttimes, JAKARTA — Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar Workshop Pengenalan dan Simulasi E-Katalog Versi 6 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya di tingkat pemerintah daerah. Workshop diikuti jajaran pemerintah daerah, pelaku usaha, serta penyedia barang dan jasa.
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Jenderal Apkasi yang juga Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. Dalam sambutannya, Joune menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran strategis, bukan sekadar sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pengadaan barang dan jasa memegang peranan krusial. Lewat belanja APBD, baik fisik maupun nonfisik, pemerintah daerah membuka peluang pasar baru, memperkuat UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta memacu penggunaan produk dalam negeri,” ujar Joune.
Menurut Joune, penerapan E-Katalog Versi 6 harus mampu menjawab kebutuhan pemerintah daerah sekaligus memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Keberhasilan sistem tersebut, kata dia, tidak hanya diukur dari sisi teknologi, tetapi juga dari kemudahan penggunaan, kecepatan proses, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
“Pertanyaan utamanya, apakah sistem baru ini benar-benar mempermudah, lebih cepat, efisien, serta transparan bagi Pemkab dan pelaku usaha? Ini yang menjadi fokus kita bersama,” tegasnya.
Dalam workshop tersebut, Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP Yuke Eka Putri turut memberikan pemaparan teknis dan memandu peserta dalam simulasi penggunaan E-Katalog Versi 6. Peserta diberikan pemahaman mengenai pemanfaatan sistem sekaligus kesempatan untuk mengenal proses pengadaan secara digital.
Apkasi bersama LKPP juga mendorong terciptanya matching process atau titik temu antara kebutuhan belanja pemerintah daerah dengan kesiapan pelaku usaha di masing-masing daerah.
Langkah ini dinilai penting agar potensi ekonomi daerah, seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata hingga ekonomi kreatif, dapat terserap lebih optimal melalui sistem pengadaan nasional. Dengan demikian, belanja pemerintah diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan pembangunan, tetapi turut memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan pemberdayaan pelaku usaha lokal.
Joune menekankan, penguatan ekosistem pengadaan digital membutuhkan sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah, LKPP, serta penyedia barang dan jasa.
“Kolaborasi berkelanjutan antara LKPP, Pemda, dan penyedia barang/jasa sangat penting agar ekosistem pengadaan digital ini terus relevan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah,” pungkasnya.
Melalui workshop tersebut, Apkasi dan LKPP berharap pemahaman teknis pemerintah daerah dan pelaku usaha terhadap E-Katalog Versi 6 semakin meningkat. Di sisi lain, pemanfaatan sistem pengadaan digital diharapkan mampu memperkuat transparansi dan efisiensi sekaligus menjadikan belanja pemerintah sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.(dw/st).
Komentar