Kakanwil Hukum Bersinergi dengan Bupati Boltim dalam Harmonisasi RanPerbub Penjabaran APBD 2026

Manado, Sulut Times — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Perubahan atas Perbup Nomor 28 Tahun 2025 mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, Kamis (19/2).

Kepala Kanwil Kemenkum Sulut, Hendrik Pagiling, memimpin rapat bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Apri Listiyanto. Bupati Boltim, Oskar Manoppo, hadir dengan jajaran perangkat daerah serta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil.

Pagiling menegaskan bahwa harmonisasi regulasi daerah penting untuk memastikan substansi dan teknik penyusunan sesuai ketentuan hukum. Ia menambahkan, Kemenkum berkomitmen mendorong optimalisasi Pos Bantuan Hukum dan percepatan penyusunan Perda Perlindungan Kekayaan Intelektual. “Kehadiran langsung Bupati Boltim menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam proses harmonisasi,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Oskar Manoppo menekankan urgensi perubahan penjabaran APBD 2026. “Kami perlu menyiapkan alokasi anggaran pembangunan rumah sakit agar masyarakat Boltim mendapat akses layanan kesehatan yang lebih baik,” jelasnya.

Tim Harmonisasi Kanwil memberi masukan agar perubahan tetap berpedoman pada asas transparansi dan akuntabilitas sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Tim juga memastikan teknik penyusunan mengikuti aturan pembentukan perundang-undangan.

Rapat berlangsung interaktif dan menghasilkan kesepakatan penyempurnaan rancangan. Pagiling dan Manoppo menandatangani Berita Acara Harmonisasi sebagai tanda komitmen bersama. Tim Perancang akan melakukan pemeriksaan akhir sebelum Kanwil Kemenkum Sulut menerbitkan Surat Selesai Harmonisasi. Dokumen tersebut dapat diunduh Pemkab Boltim melalui aplikasi e-harmonisasi.

Dengan harmonisasi ini, perubahan regulasi penjabaran APBD Boltim Tahun Anggaran 2026 diharapkan segera ditetapkan secara akuntabel dan selaras dengan ketentuan hukum, sehingga mempercepat pembangunan daerah, khususnya sektor kesehatan.