MINAHASA, SULUT TIMES – Sebanyak sekitar 82.000 peserta mandiri BPJS Kesehatan di Minahasa tercatat tidak aktif, sebuah kondisi yang menjadi perhatian pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan. Data ini menunjukkan bahwa puluhan ribu warga Minahasa berpotensi menghadapi tantangan finansial jika membutuhkan layanan kesehatan, karena iuran mereka tidak terbayarkan.
Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam program ini. Saat ditemui di Kantor Bupati, Jumat (18/07/2025), Vanda menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan adalah program gotong royong dan subsidi silang.
“Kami mengimbau kepada Bapak dan Ibu yang mampu secara mandiri membayar iuran BPJS, berapa pun kelasnya, untuk aktif berpartisipasi,”. “Misalnya untuk kelas 3, iurannya sekitar Rp37.000 per bulan. Partisipasi ini sangat membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu.”ujar Vanda
Upaya Sosialisasi dan Kemudahan Pembayaran Tunggakan
Vanda Sarundajang mengakui adanya tantangan terkait banyaknya peserta mandiri yang tidak aktif. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan berencana untuk melakukan sosialisasi.
“Dari 82 ribu peserta yang tidak aktif itu, tentu akan kita sosialisasi. Dari pemerintah sendiri dan pihak BPJS, kita akan turun untuk bertemu masyarakat yang mampu membayar mandiri,” jelas Vanda.
Ia menambahkan bahwa manfaat BPJS sangat besar, di mana iuran yang relatif kecil dapat mengcover biaya pengobatan yang bisa mencapai jutaan rupiah.
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran.
“Ada kemudahan bagi peserta mandiri, bahkan yang menunggak sekian bulan hingga tahun, untuk bisa mencicil tunggakan agar kepesertaan mereka aktif kembali. Intinya, kami ingin masyarakat terlindungi,” kata Vanda.
Vanda juga menyoroti bahwa data kepesertaan BPJS diupdate setiap bulan. Hal ini memungkinkan penyesuaian data, seperti mengeluarkan peserta yang meninggal atau pindah, serta memasukkan masyarakat yang membutuhkan bantuan program ini melalui peserta yang dibiayai pemerintah.
“Idealnya, semua layanan seperti kesehatan dan pendidikan itu gratis. Namun, dengan keterbatasan fiskal negara, program gotong royong ini menjadi solusi. Iuran yang dibayarkan oleh peserta mampu akan membantu fasilitas kesehatan dan juga sesama,” tutup Vanda.
Komentar