Rp 39.9 M Belum Terealisasi Optimal, Mendagri Tegur Gubernur Sulut

Sulut Timea, Jakarta : Di Sulawesi Utara (Sulut) serapan anggaran penanganan pandemi corona Covid-19 sebesar Rp 39,9M yang bersumber dari refocusing DAU/DBH TA 2021 dan dianggarkan APBD TA 2021 belum terealisasi secara optimal.

Mendagri (kiri) menegur 19 Kepala Daerah, termasuk Gubernur Sulut.


Melihat hal tersebut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian langsung melakukan teguran tertulis kepada Gubernur Sulut, Olly Dondokambey.
Tak hanya Gubernur Sulut, tapi juga 18 kepala daerah lainya mendapat peringatan keras, sebab catatan serapan anggaran mereka dinilai buruk selama penanganan pandemi corona Covid-19.
“Jadi kami sudah sampaikan surat teguran tertulis untuk 19 daerah tersebut, ini langkah yang cukup keras,” kata Tito Karnavian saat jumpa pers virtual terkait evaluasi PPKM Darurat, Sabtu (17/07/2021).
Tito menyesalkan, tidak adanya progres serapan yang baik dari 19 daerah tersebut. Padahal menurut Tito, anggaran atau dana sudah ada namun praktek penyalurannya belum memuaskan.
“Ini uangnya ada tapi belum direalisasikan untuk penanganan Covid-19, jadi ini saya sampaikan ke publik agar masyarakat tahu,” bongkar Tito.

Baca Juga  Manado dan Tomohon Kembali Sumbang Dua Digit Kasus Covid

Berikut 19 daftar daerah dengan catatan buruk dalam serapan anggaran Covid-19 menurut catatan Kementerian Dalam Negeri:

  1. Provinsi Aceh: Anggaran 2020 belum terealisasi 17,4%
  2. Provinsi Sumatera Barat: Anggaran 2020 belum terealisasi 12,3%
  3. Provinsi Kepri: Belum melakukan realisasi innakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan APBD TA 2021 sebesar Rp 2,5 M
  4. Provinsi Sumsel: Anggaran 2020 belum terealisasi sebesar 38,2%
  5. Provinsi Bengkulu: Anggaran 2020 belum terealisasi sebesar 76,1%
  6. Provonsi Kep. Bangka Belitung: Belum melakukan realisasi innakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan APBD TA 2021 sebesar Rp 5 M
  7. Provinsi Jawa Barat: Anggaran 2020 belum terealisasi sebesar 49,4%
  8. Provinsi DI Yogyakarta: Anggaran 2020 belum terealisasi sebesar 69,2%
  9. Provinsi Bali: Belum melakukan realisasi innakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan APBD TA 2021 sebesar Rp 25 M
  10. Provinsi NTB: Baru melakukan realisasi innakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan APBD TA 2021 sebesar 13,8% daru anggaran sebesar Rp 49,5 M.
  11. Provinsi Kalimantan Barat: Belum melakukan realisasi innakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan APBD TA 2021 sebesar Rp 18,9 M
    12.Provinsi Kalteng: Anggaran 2020 belum terealisasi sebesar 96,5%
  12. Provinsi Sulsel: Anggaran 2020 belum terealisasi sebesar 5,4%
  13. Provinsi Sulteng: Belum melakukan realisasi innakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan APBD TA 2021 sebesar Rp 38,7 M
  14. Provinsi Sulut: Belum melakukan realisasi innakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan APBD TA 2021 sebesar Rp 39,9M
  15. Provinsi Gorontalo: Baru melakukan realisasi innakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan APBD TA 2021 sebesar Rp 3 M dari 21,5% dari anggaran sebesar Rp 14,3 M
  16. Provinsi Maluku: Anggaran 2020 belum terealisasi sebesar 74,9M
  17. Provisi Maluku Utara: Baru melakukan realisasi innakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan APBD TA 2021 sebesar Rp 578 juta atau 1,7% daru anggaran sebesar Rp 32,2 M
    19.Provinsi Papua: Belum melakukan realisasi innakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan APBD TA 2021.
Baca Juga  Sulut Raih Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik

Sumber: Liputan6.com

(Visited 17 times, 1 visits today)

Komentar