Suluttimes.com, AIRMADIDI – ‘Indikator Politik Indonesia’ notabene salah satu lembaga survei terkemuka di tanah air, tengah menggelar riset nasional bertajuk “Representasi Politik di Indonesia”.
Riset ini secara spesifik menyoroti perspektif para pemimpin daerah pasca Pilkada serentak 2024, di berbagai wilayah di Indonesia.
Tak heran, Bupati Minahasa Utara (Minut) dua periode, Dr Joune Ganda yang dikenal luas bukan saja di daerah Sulawesi Utara. Kemampuan memimpin sejumlah organisasi setingkat Provinsi, termasuk skala nasional, Sekjen APKASI.
Tim riset bahkan telah melakukan wawancara dalam pertemuan dengan Joune Ganda (JG) di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta Selatan, Rabu (20/05/26).
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Abdul Aziz, mengungkapkan bahwa riset berskala nasional ini menyasar sekitar 300 kepala daerah, termasuk bupati maupun wali kota terpilih periode 2025-2030.
Dalam wawancara, tim menilai Bupati Joune mampu merepresentasikan secara utuh dinamika dan suara riil pemerintah Kabupaten di tingkat nasional, selaku Sekjen APKASI.
“Tujuan utama yakni memotret secara utuh peta kepemimpinan daerah pasca-Pilkada. Kami ingin menggali mendalam mengenai rekam jejak, latar belakang sosial-ekonomi, serta pandangan strategis mereka terhadap arah demokrasi dan tata kelola pemerintahan ke depan,” sebut Abdul Aziz dalam pernyataannya di media.
Dia menerangkan, Bupati Joune Ganda memaparkan analisis kritis mengenai tantangan politik pasca-kontestasi di daerah. Esensi dari representasi politik bukan sekadar memenangkan jabatan struktural, melainkan bagaimana mengejawantahkan amanah rakyat menjadi kebijakan yang berdampak konkret.
Selain membahas visi kepemimpinan, riset komprehensif ini juga membedah isu-isu krusial lain, termasuk representasi gender di birokrasi, efektivitas kebijakan lokal, hingga harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Bupati Joune Ganda, ujian sesungguhnya bagi kepala daerah saat ini adalah merawat dan membangun kembali kepercayaan publik (public trust).
“Kunci kepemimpinan daerah hari ini terletak pada transparansi dan pelayanan yang inklusif. Kita harus memastikan kebijakan lokal yang lahir benar-benar pro-rakyat, adil dan mampu mempercepat kesejahteraan masyarakat,” jelas Aziz mengutip pernyataan Bupati Joune.
Diketahui, hasil akhir dari riset nasional ini nantinya akan diproyeksikan sebagai bahan evaluasi makro sekaligus referensi strategis untuk memperkuat kualitas demokrasi dan akselerasi pembangunan di Indonesia. Indikator Politik Indonesia berkomitmen menyajikan data dan analisis yang akurat guna mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan daerah kedepan. (dw/st)
Komentar