Suluttimes.com, MANADO – Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara (Bawaslu Sulut) bersama Stakeholder secara daring ikut memantau jalannya rapat koordinasi (Rakor) persiapan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Rakor ini diikuti insan Pers, serta Panwascam se-Sulut bertempat di Ruang Command Center Bawaslu Sulut, Jumat (20/09/24).
Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh mengapresiasi kehadiran anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr Nur Hidayat Sardini juga selaku pembicara.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada pembicara kita dari Jakarta, anggota DKPP boleh hadir bersama insan pers, rekan-rekan Panwascam serta Pimpinan se-Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, mengikuti Rakor secara daring,” sebut Ketua Bawaslu dalam sambutannya usai membuka kegiatan.
Arsiles Mewoh menegaskan pentingnya memastikan semua data pemilih akurat dan valid sebelum DPT ditetapkan, agar seluruh pemilih yang berhak dapat terakomodir.
Dijelaskan sesuai tema Rakor ini ‘Menuju penetapan DPT, Bersama Rakyat Awasi Pemilu bersama Bawaslu tegakkan Keadilan Pemilu’.
Artinya bahwa siapapun wajib mengawal jalannya pesta Demokrasi, didalamnya Bawaslu selaku ujung tombak pengawasan Pemilu.
“Saya mencatat 171 orang yang hadir dalam kegiatan rakor ini, namun masih ada 10 yang belum hadir,” sentil Ketua Bawaslu Sulut.
Di kesempatan tersebut, DR. Nur Hidayat Sardini selaku pembicara mengingatkan “Bawaslu” konon merupakan ujung tombak pengawasan. Menurutnya pemilu adalah siapa memilih siapa yang dipilih. Dan itu adalah hak untuk memilih dan dipilih.
“Dalam meringkaskan definisi politik, politik is true, yaitu WNI 17 tahun yang terdapat dalam DPT, yaitu hak elektoral. Ini sangat penting dan setara tidak bole di pisahkan yaitu hak elektoral,” sebut Nur Hidayat.
Nur Hidayat juga mengapresiasi jajaran Bawaslu Sulut dalam tugas pengawasan, termasuk pihak penyelenggara pemilu KPU Sulut. KPU dan Bawaslu.
Sementara Dr Tommy Sumakul Pegiat pemilu mengakui Perhelatan pemilu lalu telah berjalan lancar dan aman.
Dia berharap agar rekan-rekan Pers untuk mendukung, sekaligus mengawasi jalannya Pemilihan, mulai dari Pemetapan DPT yang menjadi elemen penting.
Permasalahan yang sering muncul sebut Sumakul, soal pemilih ganda atau pemilih yang tidak valid (meninggal dunia/pinda domisili).
“Kurangnya akurasi data pemilih pemula, hal ini perlu cermati bersama. Bila tidak akurat tentu akan bermunculan polemik di tengah masyarakat,” sentinya.
Halnya Komisioner KPU Sulut, Lanny Ointu menjelaskan secara tekhnis sudah ada beberapa Kabupaten/Kota yang sudah pleno DPT. Bahkan akan ada proses perbaikan.
“Kemarin kami sudah adakan finalisasi, terkait pengungsi bencana alam gunung ruang sebelum penetapan DPT, ada 666 jumlah loksus, pengungsi gunung ruang. Mereka hanya memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, sementara untuk Bupati/walikota di daerah mereka tidak bisa, kami hanya mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku,” singkat Ointu. (dw/st)
Komentar