Suluttimes.com, JAKARTA – Demo damai Perwakilan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) notabene lembaga independen membidangi kesehatan masyarakat, termasuk rehabilitasi pengguna narkoba, mendesak Menteri Sosial Dr. Ir. Hj. Tri Rismaharini, M.T untuk membuka dialog guna membahas masa depan pecandu narkoba yang direhabilitasi.
Desakan ini disampaikan juru bicara (Jubir) IPWL, Ade Hermawan saat menggelar aksi demo bersama Aliansi IPWL se-Indonesia berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (21/02/23).
Sebagaimana keterangan Ade Hermawan, selama dua tahun terakhir Kementerian Sosial (Kemensos) meniadakan Program Rehabilitasi bagi pecandu narkoba.
Sebab menurutnya, pelayanan rehabilitasi harusnya kontinu, tidak bisa digantikan dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), seperti atensi Kemensos saat ini.
“Program BLT sudah selesai, sementara teman-teman pecandu narkoba butuh perawatan lanjutan,” terang Hermawan.
Hermawan menegaskan, realisasi BLT bagi pecandu narkoba akan menjadi sia-sia jika tidak melalui proses rehabilitasi terlebih dahulu, baik secara medis maupun sosial. Langkah tersebut menurutnya sangat dibutuhkan sebelum para pecandu diberdayakan kembali di tengah masyarakat.
“Misalkan dia (pecandu) disuruh buka counter handphone, sementara ybs masih memakai, kan sia-sia. Siapa yang akan memonitor mereka? Kita inginnya mereka mendapatkan perawatan selama satu hingga enam bulan, baru kita rekomendasikan supaya mereka juga bisa menerima Program Atensi atau program lanjutan,” ujarnya sebagaimana dikutib dari majalahgaharu.com.
Dia menyayangkan pihak Kemensos tak kunjung membuka ruang dialog bersama dengan IPWL.
“Surat untuk audiens telah kami layangkan, tetapi tidak ada respon oleh ibu Risma (mensos, red), akhirnya jadilah aksi demo jilid I pada tanggal 10 Januari 2023 lalu. Sekarang kami gelar aksi demo ke-2, minta dialog dengan Kemensos,” tegas Ebonk sapaan akrab Ade Hermawan.
Beberapa hari kedepan lanjutnya, pihaknya akan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang pihak BAPPENAS, BNN, KOMNAS HAM dan OMBUDSMAN, guna membahas kebijakan pemberantasan peredaran gelap narkotika di Indonesia.
“Kita teman-teman IPWL hanya menuntut agar teman-teman pecandu narkoba bisa mendapat perawatan. Karena kemarin itu Pak Jokowi bilang bahwa Indonesia masih darurat narkoba. Karena kita melihat di Lapas dan Rutan sudah overload. Kita sebenarnya ingin duduk barenglah dengan ibu Risma,” pintanya.
Mengutib dari majalahgaharu.com, penyampaian Ketua IPWL Jawa Barat (Jabar) Hendrik Wowor menegaskan keputusan meniadakan Program Rehabilitasi akan berdampak signifikan terhadap melonjaknya peredaran narkoba di Indonesia. Dan, pihak yang paling diuntungkan saat ini antara lain para bandar narkoba.
“Mereka-mereka ini akan terus merajalela. Sebab, dengan ditutupnya tempat-tempat rehabilitasi berarti para pecandu yang merupakan pelanggan dagangan mereka (nakoba), tetap dapat berkeliaran, membeli dan menggunakan narkoba,” tambah Hendrik Wowor dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/02/23).
Ketua IPWL Jabar notabene Ketua Yayasan Agape menambahkan, apalagi pangsa pasar terbesar narkoba merupakan kaum remaja dan pemuda, generasi penerus bangsa.
“Ini realita, dampaknya terhadap masa depan bangsa Indonesia kalau kita biarkan narkoba merajalela di kalangan remaja atau pemuda saat ini,” sentil Wowor melanjutkan.
Aliansi IPWL berharap kedepannya, akan lebih solid tercipta kemitraan antara aliansi dengan pemerintah dalam upaya memerangi salah satu musuh besar bangsa, yakni narkoba. Artinya, kebijakan yang telah dibangun semasa Menteri Sosial dijabat Khofifah Indar Parawansa diaktifkan kembali selama kepemimpinan ibu Risma.
“Kami berkomitmen, Aliansi IPWL se Indonesia akan terus berjuang dalam koridor Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Indonesia masih darurat narkoba!,” kunci Hendrik Wowor. (dw/st)
Komentar