Suluttimes.com, AIRMADIDI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara menggelar rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati TA 2025.
Rapat kali ini dirangkaikan dengan Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penetapan Kegiatan Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang Kedua Tahun 2026.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Minut Vonny Adel Rumimpunu SE (VAR), didampingi Wakil Ketua Edwin Nelwan dan Chintya I. Erkles, bersama para legislator, berlangsung di ruang rapat kantor DPRD Minut, Kamis (09/04/26).
Hadir Bupati Minut Dr. Joune Ganda (JG), Wakil Bupati Kevin William Lotulung SH, MH, Sekwan Minut, staf ahli, Unsur Forkopimda Minut, Pimpinan OPD, para Camat, sejumlah kader Partai Politik serta undangan lainnya.
Ketua Pansus LKPJ Bupati TA 2025 Stendy Rondonuwu membacakan rekomendasi Pansus.
Rekomendasi yang disampaikan hasil pembahasan dengan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Minut untuk ditindak lanjuti.
Bupati Joune Ganda menyampaikan rasa syukur sekaligus memberikan apresiasi kepada Pimpinan serta seluruh anggota DPRD Minut atas kerja keras, dedikasi serta komitmen dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal. Halnya agenda rapat paripurna ini bisa berlangsung.
“Keberhasilan yang dicapai saat ini merupakan hasil kerja bersama. Kolaborasi pemerintah daerah, DPRD dan seluruh elemen di masyarakat. Kerja-kerja positif ini perlu dipertahankan agar semakin lebih baik demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Minahasa Utara,” pesan Bupati Joune.
Bupati juga menekankan pentingnya kebijakan dan kepastian dalam setiap keputusan, perlu menjaga keseimbangan antara peningkatan pembangunan dan perlindungan terhadap masyarakat.
Kendati secara umum tidak ada permasalahan, berbagai rekomendasi ini telah ditindaklanjuti melalui rapat dengar pendapat bersama perangkat daerah. Namun diakui adanya rekomendasi DPRD begitu penting untuk diperhatikan dan dilakukan perbaikan kedepan.
“Tahun 2026 yang tengah berjalan hingga triwulan pertama, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi global dan nasional yang dinamis, diprediksi akan menghadirkan tantangan yang lebih kompleks, sehingga diperlukan langkah antisipatif dari pemerintah daerah. Antara lain melakukan berbagai langkah mitigasi, termasuk koordinasi dengan stakeholder terkait memastikan stabilitas pasokan dan harga. Kita harus antisipasi kemungkinan kelangkaan energi seperti gas dan bahan bakar. Ketersediaan kebutuhan masyarakat harus tetap terjaga,” pesan Sekjen APKASI.
Perlu diketahui, kondisi ekonomi di Minahasa Utara masih tergolong baik, pertumbuhan ekonomi stabil, kemiskinan bisa ditekan, dan inflasi juga terkendali.
Capaian ini merupakan hasil kinerja bersama, kolaborasi jajaran DPRD dan Pemkab Minut agar mampu melewati tantangan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang tepat dan terukur. (dw/st)
Komentar