Suluttimes.com, AIRMADIDI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara (DPRD Minut) menggelar rapat paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (PPBD-P) Tahun Anggaran 2025.
Agenda Paripurna dipimpin Ketua DPRD Vonny Rumimpunu, didampingi Wakil Ketua Edwin Nelwan dan Cynthia Erkles berlangsung lancar di ruang sidang DPRD Minut, Senin (28/07/25).
Rapat paripurna juga dihadiri Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, Wakil Bupati Kevin W. Lotulung, unsur Forkopimda, serta sejumlah pimpinan OPD jajaran Pemkab Minut.
Bupati Joune Ganda dalam sambutannya menegaskan bahwa perubahan KUA dan PPAS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, didalamnya mewajibkan kepala daerah menyusun KUA-PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD.
“Perubahan ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, Pertama, selesainya pemeriksaan BPK atas APBD Tahun Anggaran 2024 dan telah diketahuinya nilai SILPA, sehingga perlu diakomodir pemanfaatannya untuk kegiatan prioritas dan pembayaran pihak ketiga di APBD Perubahan 2025,” ujar Bupati Joune Ganda (JG).
Demikian Bupati juga memaparkan sejumlah alasan lainnya, adanya belanja mendesak yang harus segera disesuaikan, hasil evaluasi rutin terhadap operasional OPD yang memerlukan efisiensi dan pengalihan anggaran untuk kegiatan produktif dan urgen. Selanjutnya, adanya pergeseran anggaran antar organisasi dan program seiring dengan terbitnya Inpres Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD, serta penyesuaian asumsi pendapatan daerah berdasarkan kondisi riil terkini.
“Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, maka perubahan maupun penyesuaian terhadap kebijakan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi suatu keharusan,” tandas JG sapaan akrab bupati Minut dua Periode. (dw/st)
Komentar