Suluttimes.com, AIRMADIDI – Melalui virtual zoom meeting, Bupati Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda, SE, MAP kembali menyentil di tahun anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara boleh kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI. Ini menandakan bahwa Pemerintah terus berusaha dan berkomitmen memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan di Kabupaten Minahasa Utara.
Hal ini disampaikan Joune Ganda (JG) dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa Utara, dengan agenda pembicaraan tingkat IIÂ Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Minahasa Utara TA 2021, berlangsung Rabu (20/07/22).
Rapat Peripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Minut, Denny Lolong S.Sos didampingi Wakil Ketua Olivia Mantiri, Wakil Bupati Minut Kevin W. Lotulung SH MH, anggota DPRD Minut, unsur Forkopimda, Pj Sekretaris Daerah Drs Rivino Dondokambey, para Kepala OPD, staf ahli, tenaga ahli Fraksi, serta insan pers.
Dalam sambutannya, bupati mengatakan sesuai amanah Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, dimana Pemerintah Kabupaten Minut bersama tim panitia khusus (Pansus) DPRD telah melakukan pembahasan Ranperda APBD TA 2021, sekaligus persetujuan ditandai dengan penandatanganan berita acara antara pemeritah dan DPRD.
“Diketahui bersama, tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara boleh meraih opini WTP penilaian BPK RI perwakilan Sulut. Hasil ini merupakan kerja kolaborasi serta komitmen bersama, Ã gar perbaikan-perbaikan terus dilakukan terutama dalam hal mengelola anggaran daerah lebih tepat sasaran, demi kemajuan daerah dan masyarakat di Minahasa Utara,” sebut JG sapaan akrab bupati.
Dikesempatan yang sama, Joune Ganda berharap sinergitas yang terbangun antara eksekutif dan legislatif dalam konteks perencanaan anggaran melalui berbagai program serta kegiatan bisa tetap belangsung dengan baik dan kancar demi kepentingan dan kemajuan masyarakat Minut. (dw/st)
Komentar