Suluttikes.com, MINUT – Perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha menjadi salah satu agenda strategis yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026. Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., diundang untuk menghadiri agenda nasional tersebut di Grand Ballroom Convention, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Undangan kepada Bupati Joune Ganda tertuang dalam radiogram Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.13.2/8219/SJ tertanggal 14 Oktober 2026. Surat tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, atas nama Menteri Dalam Negeri.
Rakornas TPAKD 2026 diselenggarakan melalui sinergi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegiatan ini menjadi forum koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan kebijakan serta mempercepat pelaksanaan program perluasan akses keuangan, termasuk merumuskan arah strategi TPAKD pada 2027.
Mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 12.00 WIB hingga selesai. Presiden Republik Indonesia juga dijadwalkan hadir untuk memberikan arahan kepada para kepala daerah yang bertindak sebagai pengarah TPAKD.
Kehadiran para gubernur, bupati, dan wali kota dalam forum ini diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mendorong masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal. Akses tersebut mencakup peluang pemanfaatan produk dan layanan keuangan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif, pengembangan usaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, percepatan akses keuangan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ekonomi yang inklusif. Melalui koordinasi lintas sektor, program TPAKD diharapkan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang belum optimal mengakses layanan keuangan, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain membahas arah kebijakan dan strategi program ke depan, Rakornas TPAKD 2026 juga dirangkaikan dengan penyerahan TPAKD Award Tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai berhasil mendorong percepatan akses keuangan melalui pelaksanaan berbagai program kerja TPAKD sepanjang 2025.
Forum nasional ini sekaligus menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program yang telah berjalan dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga jasa keuangan. Dengan koordinasi yang lebih terarah, berbagai program perluasan akses keuangan diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Partisipasi Bupati Minahasa Utara dalam agenda tersebut menempatkan penguatan akses keuangan daerah sebagai bagian dari pembahasan strategis bersama pemerintah pusat. Penyelarasan kebijakan ini diharapkan dapat mendukung terciptanya layanan keuangan yang semakin mudah dijangkau, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat serta pelaku usaha di daerah.
Rakornas TPAKD 2026 menjadi salah satu forum penting dalam menyatukan langkah pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menuju 2027.(dw/st)
Komentar