Sulut Times, MINAHASA : Pemerintah Kabupaten Minahasa menyelenggarakan Workshop Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun 2025, diikuti oleh para operator desa dari seluruh Kabupaten Minahasa dalam angkatan pertama dan kedua. Acara tiga hari ini berlangsung dari 28 hingga 30 Juli 2025, bertempat di Manado Tateli Resort and Convention Center. Dr. Lynda Watania, M.Si., Sekretaris Daerah Minahasa, secara resmi membuka workshop tersebut
Mendorong Transformasi Digital untuk Keuangan Desa
Dalam sambutannya, Watania menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya workshop ini dan mengajak para peserta bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat. “Ini adalah kesempatan yang sangat baik,” ujarnya. “Pemerintah menghadirkan narasumber-narasumber kompeten yang keahliannya sangat dibutuhkan untuk memperluas wawasan operator desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa.”
Watania menekankan peran penting teknologi digital dalam pengelolaan keuangan desa. Ia menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi hal baru, melainkan keharusan yang tak terhindarkan. “Kita harus menerapkan Siskeudes secara digital agar hasilnya lebih efisien, efektif, dan akuntabel. Sistem manual cenderung memakan waktu, rawan kesalahan, dan tidak seakurat platform digital,” tambahnya.
Pentingnya Data Akurat dan Sumber Daya Manusia Kompeten
Watania juga menyoroti pentingnya data yang akurat dalam operasional pemerintahan, termasuk penyaluran bantuan sosial seperti BPJS Kesehatan. “Keputusan pemerintah sangat bergantung pada akurasi data. Data yang salah bisa menyebabkan kebijakan yang keliru,” jelasnya.
Menyikapi era Industri 4.0 dan bahkan 5.0, Watania mendorong para operator desa untuk terus meningkatkan kompetensi mereka. Ia mencatat bahwa banyak pekerjaan beralih ke sistem otomatis dan kecerdasan buatan (AI), menuntut aparatur desa untuk lebih terampil dan adaptif.
“Jika Anda tidak meningkatkan kemampuan, terutama sebagai operator, bagaimana mungkin bisa mengelola dana desa dengan benar? Padahal desa adalah ujung tombak pembangunan, dan sumber daya manusianya harus mampu menjawab tantangan zaman,” tegasnya.
Desa sebagai Pilar Persatuan dan Nilai-nilai Pancasila
Selain aspek teknis, Watania juga menyinggung peran vital desa sebagai unit masyarakat hukum terkecil yang kaya akan keragaman budaya, agama, dan adat istiadat. Ia menekankan bahwa perbedaan ini seharusnya bukan penghalang, melainkan pemicu untuk memupuk persatuan dalam masyarakat.
“Desa harus mampu menjadi perekat. Di sanalah nilai-nilai Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika harus terus dihidupi,” pungkasnya.
Workshop ini, yang juga dihadiri oleh Drs. Arthur Palilingan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Minahasa, melibatkan 227 operator desa dari seluruh wilayah Kabupaten Minahasa.
Komentar