Suluttimes.com, AIRMADIDI – Mall Pelayanan Publik (MPP) atau
pusat layanan publik terpadu yang sementara ini menggunakan space atrium (Lantai 1) Kantor Bupati Minahasa Utara (Minut) bakal berpindah lokasi, dan lebih representatif.
Pasalnya, Mall Pelayanan Publik kini tengah dibangun terletak di samping pendopo, bahkan progresnya sudah mencapai 80 persen.
Kehadiran MPP Minut merupakan bagian dari transformasi digital pelayanan publik di era kepemimpinan Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung (JG-KWL), dengan mengusung prinsip one stop service yang cepat, transparan, dan efisien.
Sebagai bentuk nyata keseriusan Pemkab Minut dinakhodai JG-KWL dalam menghadirkan layanan publik yang cepat dan terintegrasi.
Proyek senilai Rp 4,1 miliar ini ditargetkan rampung akhir Agustus 2025, namun Bupati Joune Ganda (JG) telah menginstruksikan agar bisa dipercepat sebelum HUT Kemerdekaan RI ke-79.
“Pekerjaan dalam ruangan sedang dikebut. Target sesuai kontrak 28 Agustus, tapi permintaan pak Bupati untuk dipercepat, kalau bisa diresmikan tepat 17 Agustus 2025,” ujar Iswadi, Direktur PT Vavor Indah Jaya selaku kontraktor pelaksana, Rabu (10/07/25).
Gedung MPP ini merupakan kelanjutan dari kebijakan pelayanan satu atap sejak periode pertama kepemimpinan JGKWL. Bupati Joune Ganda menyebut pembangunan MPP dalam memberikan pelayanan publik yang modern dan profesional.
“Pelayanan publik yang cepat, terintegrasi, dan nyaman adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah. Dengan MPP ini, masyarakat tidak perlu berpindah-pindah tempat dalam mengurus administrasi,” tegas Bupati JG.
Gedung baru MPP akan menjadi pusat layanan untuk berbagai urusan perizinan dan non-perizinan, dari Dinas PU, Dinas Kesehatan, Catatan Sipil, hingga perwakilan lembaga vertikal seperti Kemenkumham, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Airmadidi.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Minut, Richard Dondokambey S.STP mengatakan jika saat ini pelayanan MPP masih berlangsung di Lantai 1 Kantor Bupati. Koordinasi sementara berada di bawah Bagian Organisasi Setda.
“Kami saat ini fokus percepatan penerbitan NIB untuk Koperasi Merah Putih. Nantinya, setelah gedung MPP baru beroperasi, koordinasi penuh akan dialihkan ke DPMPTSP,” tambah Richard Dondokambey. (dw/st)
Komentar