Suluttimes.com, AIRMADIDI – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut) dan Pemkab Gorontalo menggelar High Level Meeting (HLM) berlangsung di Hotel Sentra Manado, Selasa (10/03/26).
Agenda ini melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), juga Tim Percepatan Penurunan Disparitas Harga dan Pendapatan Daerah (TP2DD), dirangkaikan dengan penandatanganan Kerjasama Antar Daerah (KAD) tahun 2026, yang secara khusus dirancang untuk menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1447 Hijriah.
Hadir dalam acara, selain Sekretaris Daerah Ir Novly Wowiling MSi mewakili bupati Minut, nampak hadir Bupati Kabupaten Gorontalo H. Sofyan Puhi ST, sejumlah pejabat diantaranya staf ahli, para Asisten serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, saya memberikan apresiasi, sekaligus ucapan selamat datang kepada yang terhormat Bupati Kabupaten Gorontalo serta seluruh delegasi di Minahasa Utara,” ujar Sekda Novly Wowiling menyambut rombongan Pemkab Gorontalo.
Diketahui, pertemuan ini tak lain saling bertukar informasi sebagai komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola layanan publik, mempercepat transformasi digital, membahas kebijakan pengendalian inflasi di masing-masing daerah.
Disebutkan Wowiling, perihal
Pengendalian Inflasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Kondisi ini sangat memerlukan langkah-langkah antisipatif dan koordinasi yang kuat antar pemangku kepentingan, agar stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat dapat terlindungi.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab lintas koordinasi yang solid guna memastikan pengendalian inflasi berjalan efektif, termasuk dukungan masyarakat. Tim TPID sangat berperan, dalam memantau harga, menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, dan mengkomunikasikan kebijakan dengan efektif,” ujar Sekda Minut.
Sebab, pengalaman inflasi di daerah sering dipengaruhi faktor ketersediaan pasokan, distribusi logistik berdampak terhadap fluktuasi harga. Olehnya, melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) akan menjadi langkah strategis.
“Kami menyambut baik, dan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Gorontalo atas kerjasama ini. Ini merupakam wujud nyata sinergi memperkuat konektivitas perdagangan antar wilayah. Melalui kerjasama ini, kita berharap dapat memperkuat rantai pasok komoditas pangan, meningkatkan efisiensi distribusi, dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat, termasuk jelang Idul Fitri,” lanjut Wowiling.
Perihal Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), perlu disadari inklusi keuangan adalah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Demikian program TPAKD akan mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, termasuk bagi pelaku UMKM, sektor pertanian, sektor produktif lainnya yang semakin luas guna meningkatkan pendapatan masyarakat.
Halnya Percepatan Digitalisasi, didalamnya lebih meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan diselenggarakan dengan lebih cepat, mudah dan transparan.
“Transformasi digital yakni upaya pemerintah memperluas sistem transaksi digital atau non tunai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif,” imbu Sekda Wowiling. (dw/st)
Komentar