Suluttimes.com, AIRMADIDI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dilaksanakan di ruang rapat Wakil Bupati, Kamis (21/05/26).
Hadir dalam rakor ini diantaranya Asisten II Pemkab Minut, Robby Parengkuan SH MH, Asisten III Jossy Kawengian, tim Satgas MBG Pemkab Minut bersama perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas terkait, pihak Puskesmas, Kecamatan, hingga para mitra penyedia layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain mengevaluasi pelaksanaan program MBG, rakor kali ini juga membahas berbagai kendala di lapangan. Termasuk solusi percepatan operasional SPPG untuk wilayah Kepulauan dan Desa terpencil.
Arahan Bupati Minut diwakili Asisten II Robby Parengkuan, mengatakan bahwa pemerintah daerah rutin melakukan evaluasi gunamemastikan program MBG berjalan optimal di wilayah Minahasa Utara.
“Seluruh pemangku kepentingan dilibatkan agar bisa mencari solusi bersama, demi lancarnya program MBG,” sebut Parengkuan .
Ia menerangkan, fokus pembahasan yakni percepatan operasional SPPG di wilayah kepulauan dan daerah terpencil yang dinilai masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Bahwa program MBG tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak stunting dan kurang gizi.
“Dari 14 titik SPPG di wilayah terpencil, tujuh sudah selesai dan sudah dievaluasi, namun belum beroperasi. Karena di kepulauan juga harus mendapat pelayanan yang sama,” sambung Parengkuan.
“Total yang terdaftar di aplikasi ada 31 titik. Kami terus mendorong percepatan penyelesaian pembangunan dan kelengkapan fasilitas agar bisa segera berjalan,” lanjutnya.
Ia mengatakan, terkait kendala teknis akan dicarikan solusi, mulai dari gangguan listrik hingga persoalan pengelolaan limbah dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL)
Lanjutnya, ada beberapa lokasi yang mengalami pemadaman listrik sehingga distribusi makanan sempat terkendala. Kami juga membahas kebutuhan solar sebagai alternatif, operasional.
Demikian seluruh mitra wajib memperhatikan standar kesehatan dan lingkungan, kualitas udara, kebersihan dapur, hingga pengelolaan limbah.
“IPAL harus sesuai standar karena sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Semuanya harus memenuhi standar higienis dari Dinas Kesehatan,” tambah Robby Parengkuan.
Sementara penjelasan Koordinator SPPG Kabupaten Minahasa Utara, Ricky Ngantung, mengungkapkan masih ada sejumlah wilayah yang belum terjangkau program MBG, seperti Kecamatan Kema, Likupang Barat, Likupang Selatan, dan sebagian wilayah Wori.
“Masih dalam tahap persiapan karena ada beberapa kendala pembangunan dan administrasi,” sebut Ngantung kepada sejumlah media.
Ia menyoroti adanya dugaan titik pembangunan SPPG fiktif yang sudah dilaporkan ke sistem Badan Gizi Nasional.
Dijelaskan, apabila infrastruktur belum lengkap seperti IPAL dan filter udara, belum langsung diloloskan, karena tahun ini lebih fokus ke kualitasnya.
“Ada informasi titik yang belum ada pembangunan tetapi sudah menawarkan lokasi. Pengajuan dilakukan setelah ada mitra yang siap. Untuk tahun 2026, akan lebih memperketat standar operasional SPPG yang fokus pada program percepatan,” jelas Ngantung. (dw/st)
Komentar