Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, Pemprov Sulut dan KPK Bersinergi dalam Pencegahan Korupsi

Sulut Times, MANADO : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sinergi kuat ini ditandai dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah, yang berlangsung di Gedung C.J. Rantung, Manado, pada Rabu (26/11/2025).

​Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, melalui Wakil Gubernur Dr. Victor Mailangkay SH, menyambut baik kedatangan pimpinan dan tim KPK.

Wagub Victor Mailangkay menyampaikan bahwa kehadiran KPK merupakan energi positif dan penanda kuat sinergi dalam upaya kolektif memajukan daerah.

​”Rapat koordinasi ini sangat mendasar. Kami meninjau, menguatkan, dan mengkalibrasi seluruh sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov Sulut. Kami di sini untuk menegaskan bahwa integritas adalah napas dari tata kelola pemerintahan yang kami jalankan,” tegas Wagub Victor Mailangkay saat membacakan sambutan Gubernur Yulius Selvanus.

​Gubernur Yulius Selvanus menempatkan Pencegahan dan Pemberantasan KKN sebagai prioritas pertama dalam misi pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa integritas adalah fondasi yang menentukan kecepatan dan pemerataan pembangunan bagi seluruh rakyat.

​”Tanpa fondasi integritas, setiap program, mulai dari infrastruktur, kesehatan, hingga pendidikan, akan rapuh dan mudah runtuh oleh praktik penyimpangan,” jelasnya.

​Pemprov Sulut memandang korupsi sebagai musuh senyap yang merenggut hak rakyat dan menghambat kemajuan bangsa. Oleh karena itu, langkah pencegahan harus bersifat dinamis, proaktif, dan tanpa kompromi.

​”Kami berharap kolaborasi dan supervisi KPK menjadi katalisator perbaikan sistem di area krusial, seperti Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Publik, serta Manajemen Keuangan dan Aset Daerah. Kami siap membuka diri, transparan, dan menerima setiap rekomendasi perbaikan,” tambah Gubernur, memosisikan KPK sebagai konsultan utama dalam reformasi birokrasi.

​Gubernur Yulius Selvanus kembali menegaskan tiga komitmen utama Pemprov Sulut untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih:

1. ​Penguatan Sistem: Mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara utuh dan digitalisasi pelayanan publik sebagai benteng terdepan melawan KKN.
2. ​Membangun Budaya Integritas: Memastikan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menjadi teladan dan menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari conflict of interest.
3. ​Menjadi Model Tata Kelola: Menjadikan Sulawesi Utara sebagai model tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kawasan Timur Indonesia.

​Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, menyampaikan pesan keras mengenai bahaya korupsi.

Menurutnya, korupsi merusak berbagai aspek kehidupan, menyebabkan penurunan kualitas pelayanan publik, menghilangkan kepercayaan masyarakat, dan menggerus kedaulatan rakyat.

​”Melalui Rapat ini, mari kita ingatkan anggota kita bahwa korupsi merusak dan berbahaya. Pimpinan dan bawahan harus saling mengingatkan agar tidak ada yang terjerat korupsi,” tegas Ibnu.

​Ia menekankan bahwa korupsi tidak akan terjadi jika setiap individu berintegritas dan tidak pernah kompromi. Pengawasan dan pencegahan harus rutin dilakukan.

​”Setiap pimpinan harus menjadi role model atau percontohan. Jadilah leader yang berintegritas dan tentu, berikan contoh yang baik dengan tidak melakukan korupsi,” pungkasnya.

​Rakoor ini dihadiri oleh jajaran penting seperti Sekjen KPK RI Cahya H. Harefa, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Edi Suryanto, Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut (Dr. Fransiskus A Silangen, SpB, KBD, Dr. Michaela Paruntu, MARS, Royke Anter, SE, ME, dan Stela Runtuwene, AMD, Sek), Asissten I Pemprov Sulut Dr. Denny Mangala MSi, serta seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Sulut.