Suluttimes.com, AIRMADIDI – MINUT – Mediasi pertemuan antara pihak Perusahaan PT Meares Soputan Maining (MSM), PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN) bersama penambang emas dan pemilik lahan di wilayah tambang rakyat (WPR) Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) akhirnya menghasilkan 7 ( tujuh ) poin kesepakatan.
Pertemuan yang difasilitasi Kapolres Minahasa Utara AKBP Grace Rahakbau SIK MSi, dihadiri
Dandim 1310 Bitung Letkol Infantri Benny Lesmana, Plh Bupati Minut Ir. Jemmy Kuhu MA serta Ketua DPRD Minut Denny Lolong SSos bersama anggota DPRD Edwin Nelwan, Marcel dan Chintya Erkles terpusat di aula Mapolres Minut, Senin (22/02/21).
Kesepakatan bersama kemudian ditandatangani Kapolres Minut AKBP Grace Rahakbau SIK MSi, Dandim 1310 Bitung Letkol Infantri Benny Lesmana, Direktur Utama PT MSM/ TTN David Sompie, Ketua Koperasi batu emas Tatelu Hendry Walukow, Camat Dimembe Ansye Dengah, Kapolsek Dimembe Iptu Fadhly, Danramil Dimembe Peltu Alexander Sudirman, Hukum Tua Desa Tatelu John Lausan, perwakilan masyarakat penambang Novry Dotulong, Perwakilan Masyarakat Pemilik Lahan Agustian Tulenan serta perwakilan masyarakat Desa Tatelu. (dw/st)
Tujuh Poin Kesepakatan antara PT.MSM/PT.TTN dan WPR yakni :
a. EKSPLORASI YANG DILAKSANAKAN OLEH PT. MSM / TTN TIDAK MENGGANGGU LAHAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR).
b. JIKA ADA KEJADIAN TEKNIS YANG TERJADI PADA SAAT EKSPLORASI MAKA MASYARAKAT/ PENAMBANG / PEMILIK LAHAN DAPAT MENGKOMUNIKASIKAN DENGAN PIHAK PT. MSM / TTN DENGAN BAIK DAN PIHAK MSM / TTN AKAN MEMBERIKAN PENGGANTIAN SESUAI KEJADIAN TEKNIS TERSEBUT.
c. TIDAK ADA TEKANAN DARI PIHAK MANAPUN TERHADAP PEMILIK LAHAN YANG AKAN MENJUAL TANAHNYA KEPADA PIHAK PT. MSM / TTN, JIKA TERIADI MAKA AKAN ADA PROSES HUKUM PADA YANG MEMBERIKAN TEKANAN.
d. PIHAK PENAMBANG HARUS MEMPERPANJANG IJIN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR) TAHUN INI, KARENA IJIN SELESAI TAHUN 2021
e. PIHAK PENAMBANG YANG MEMILIKI IJIN WPR TIDAK DIPERBOLEHKAN MEMASUKI WILAYAH KONTRAK KARYA PT. MSM / TTN DAN SEBALIKNYA PIHAK PT. MSM I TTN TIDAK DIPERBOLEHKAN MEMASUKI WILAYAH WPR.
f. UNTUK KEDALAMAN PENAMBANGAN, PT. MSM / TTN TIDAK DIBATASI KEDALAMAN PENAMBANGAN SEDANGKAN WPR DIBERIKAN KEWENANGAN HANYA 100 METER SESUASI DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.
g. PENAMBANGAN YANG DILAKUKAN OLEH WPR DAN PT. MSM / TTN JIKA MENGAKIBATKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN BAGI MASYARAKAT SEKITAR, MAKA AKAN DI PROSES SESUAI HUKUM YANG BERLAKU.
Komentar