Suluttimes.com, AIRMADIDI – Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2021 menunjukkan indeks SPI rata-rata tingkat Nasional berada di angka 72.4.
Sementara index SPI yang diperoleh Kabupaten Minahasa Utara (Minut) yakni sebesar 74,5. Skor ini telah menunjukkan Pemerintahan Minut dinakhodai (JG-KWL) yakni Bupati Joune JE Ganda SE MAP bersama Wakil Bupati Kevin W Lotulung SH MH, memiliki skor integritas di atas rata-rata Nasional.
Hal ini juga disampaikan Ario Kristianto notabene tenaga ahli KPK, dalam acara audiens sosialisasi SPI tahun 2022 berlangsung di Pandopo kantor Bupati Minut, Senin (11/07/22) dipimpin Pj Sekretaris Daerah Minut, Drs Rivino Dondokambey.
Dikatakan Ario Kristianto, survei SPI tahun 2022 yang dicanangkan di Kabupaten Minahasa Utara akan melibatkan sedikitnya 200.000 responden.
Karena tak semua masyarakat responden memiliki akses smartphone aplikasi WhatsApp untuk disurvei, demikian Ario Kristianto mengajak seluruh Pimpinan OPD jajaran Pemkab Minut bisa bekerja membantu KPK memperoleh data secara manual, terkait penilaian Integritas.
“Kini, sosialisasi SPI tahun 2022 di Kabupaten Minahasa Utara telah dicanangkan, dan direncanakan akan dilakukan survei terhadap 200.000 responden. Saya àjak kita bisa dapatkan data update,” ujar Ario.
Dalam audiens ini, Kepala Dinas Kominfo Drs Theodore Lumingkewas sekilas mempertanyakan kolaborasi Pemda dan masyarakat perihal SPI.Sebab menurutnya, survei seperti ini sudah masuk dalam agenda RPJMN.
“Nilai anti korupsi itu diambil dari nilai SPI full 100%. Jadi dimohonkan kerjasamanya, untuk kita sukseskan survei penilaian integritas ini,” jelas Ario .
Sementara Pj Sekda Minut Rivino Dondokambey mewakili bupati, mengapresiasi diadakannya pertemuan bersama tim ahli dari KPK.
“Atas nama bupati dan wakil bupati, kami menyampaikan terima kasih atasaudiensi dengan perangkat daerah, dan pihaknya telah bertemu dengan pak Bupati. Bahwa survei ini juga sudah menjadi bobot penilaian dari Kemenpan-RB, yang mana kalau sudah masuk pandemi, sudah bersifat magatori. Sedangkan untuk penyusunan bobotnya sendiri sudah sebanyak 16% untuk nilai anti korupsi. Kami sangat mengharapkan bantuan dan kerja sama dari teman-teman di pemerintah daerah, terutama perangkat daerah, karena datanya sangat banyak dari perangkat daerah,” tambah Rivino. (dw/st)
Komentar