Suluttimes, Manado: Akhirnya… setelah sempat di skorsing selama lebih dari 1 jam, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sulawesi Utara tahun 2025 diumumkan oleh Asisten Administrasi Umum, Fransiscus Manumpil, Rabu (11/12/2024) diruang Tumbelaka kantor gubernur.
Sesuai dengan regulasi kebijakan UM tahun 2025 yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker 16 Tahun 2024) besaran kenaikan UMP seluruh Indonesia sebesar 6.5 persen, maka Manumpil menegaskan atas nama Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, UMP Sulut Rp 3.775.425.
Sedangkan, UMSP untuk sektor pertambangan dan kelistrikan disepakati naik 2.5 persen dari UMP 2025 Sulut, yakni sebesar Rp. 3.869.811. Dan semua tertuang dalam Surat Kepurusan Gubernur Sulut No 685 tahun 2024.
Sebelumnya suasana pengumuman tersebut sempat menegang jelang, Manumpil akan membacakan besaran UMP dan UMSP.
Hal ini diawali interupsi dari serikat buruh dan pekerja yang merasakan kurang dihargai sekaligus menyatakan bahwa sesuai aturan yang ada, pentapan dan pengumuman dilakukan oleh gubernur bukan diwakilkan.
Manumpil pun dengan didampingi Kepala Disnakertrans Sulut, Rahel Rotinsulu dan Ketua Dewan Pengupahan, Ronny Maramis secara kepala dingin men skorsing selama 1 jam guna meng kondusif kan suasana.
Berikut daftar 35 provinsi di Indonesia yang sudah menetapkan UMP 2025:
UMP Kalimantan Tengah Naik 6,5% atau Rp 212.005,04 dari Rp 3.261.616,00 menjadi Rp 3.473.621,04 (Keputusan Gubernur)
UMP Kalimantan Utara Naik 6,5% atau Rp 218.507 dari Rp 3.361.653 menjadi Rp 3.580.160 (Keputusan Gubernur)
UMP Kalimantan Barat Naik 6,5% atau Rp 175.669 dari Rp 2.702.616 menjadi Rp 2.878.285 (Keputusan Gubernur)
UMP Kalimantan Timur Naik 6,5% atau Rp 218.456 dari Rp 3.360.858 menjadi Rp 3.579.314 (Keputusan Dewan Pengupahan)
UMP Kalimantan Selatan naik 6,5% atau Rp 213.382 dari Rp 3.282.812 menjadi Rp 3.496.194 (Keputusan Dewan Pengupahan)
UMP Sulawesi Tenggara Naik 6,5% atau Rp 187.587 dari Rp 2.885.964 menjadi Rp 3.073.551 (Keputusan Gubernur)
UMP Sulawesi Tengah Naik 6,5% atau Rp 178.302 dari Rp 2.736.698 menjadi Rp 2.915.000 (Keputusan Dewan Pengupahan)
UMP Sulawesi Selatan Naik 6,5% atau Rp 223.229 dari Rp 3.434.298 menjadi Rp 3.657.527 (Keputusan Gubernur)
UMP Gorontalo Naik 6,5% atau Rp 209.413 dari Rp 3.012.318 menjadi Rp 3.221.731 (Keputusan Gubernur)
UMP Sulawesi Utara Naik 6,5% atau Rp 230.425 dari Rp 3.545.000 menjadi Rp 3.775.425 (Keputusan Gubernur)
UMP Sulawesi Barat Naik 6,5% atau Rp 189.471 dari Rp 2.914.958,08 menjadi Rp 3.104.430 (Keputusan Gubernur)
UMP Aceh Naik 6,5% atau Rp 224.944 dari Rp 3.460.672 naik menjadi Rp 3.685.616 (Keputusan Dewan Pengupahan)
UMP Sumatera Selatan Naik 6,5% atau Rp 224.697 dari Rp 3.456.874 menjadi Rp 3.681.571 (Keputusan Dewan Pengupahan)
UMP Sumatera Barat Naik 6,5% atau Rp 182.744 dari Rp 2.811.449 menjadi Rp 2.994.193 (Keputusan Gubernur)
UMP Riau Naik 6,5% atau Rp 214.151.22 dari Rp 3.294.625 Rp 3.508.776,22 (Keputusan Gubernur)
UMP Lampung Naik 6,5% atau Rp 176.573 dari Rp 2.716.497 menjadi Rp 2.893.070 (Keputusan Dewan Pengupahan)
UMP Bengkulu Naik 6,5% atau Rp 162.960 dari Rp 2.507.079 menjadi Rp 2.670.039 (Keputusan Gubernur)
UMP Jambi Naik 6,5% atau Rp 197.412 dari Rp 3.037.122 menjadi Rp 3.234.535 (Keputusan Gubernur)
UMP Kepulauan Riau Naik 6,5% atau Rp 221.161 dari Rp 3.402.492 menjadi Rp 3.623.653
UMP Bangka Belitung Naik 6,5% dari Rp 3.640.000 menjadi Rp 3.876.600 (Keputusan PJ Gubernur)
UMP Banten Naik 6,5% dari Rp 2.727.812 menjadi Rp2.905.119,90
UMP Jakarta Naik 6,5% atau Rp 329.380 dari Rp 5.067.381 menjadi Rp 5.396.761 (Keputusan PJ Gubernur)
UMP Jawa Barat Naik 6,5% Rp 133.737 dari Rp 2.057.495 menjadi Rp 2.191.232 (Keputusan PJ Gubernur)
UMP Jawa Timur Naik 6,5% atau Rp 140.741 dari Rp 2.165.244,30 menjadi Rp 2.305.985 (Keputusan Gubernur)
UMP Yogyakarta Naik 6,5% dari Rp 2.125.897,61 menjadi Rp 2.264.080,95 (Keputusan Gubernur)
UMP Jawa Tengah naik 6,5% jadi RpRp2.169.349 (Keputusan PJ Gubernur)
UMP Bali Naik 6,5% atau Rp 182.828 dari Rp 2.813.672 menjadi Rp 2.996.500 (Keputusan Gubernur)
UMP NTB Naik 6,5% atau Rp 158.864 dari Rp 2.444.067 menjadi Rp 2.602.931 (Keputusan Dewan Pengupahan)
UMP NTT Naik 6,5% atau Rp 142.143 dari Rp 2.186.826 menjadi Rp 2.328.969 (Keputusan Gubernur)
UMP Maluku Utara Naik 6,5 persen atau Rp208.000 dari Rp3,200.000 menjadi Rp3.408.000 (Keputusan PJ Gubernur)
UMP Maluku Naik 6,5% atau Rp 191.747 dari Rp 2.949.953 menjadi Rp 3.141.700 (Keputusan Gubernur)
UMP Papua Barat Naik 6,5% Rp 221.500 dari Rp 3.393.500 menjadi Rp 3.615.000 (Keputusan Dewan Pengupahan)
UMP Papua Naik 6,5% atau Rp 261.578 dari Rp 4.024.270 naik menjadi Rp4.285,850 (Keputusan Dewan Pengupahan)
UMP Papua Tengah Naik 6,5% Rp 261.578 dari Rp 4.024.270 naik menjadi Rp 4.285.848 (Keputusan Gubernur)
UMP Papua Barat Daya naik 6,5% jadi Rp3.614.000 (Keputusan Gubernur).
Data tersebut dirangkum per hari ini, Rabu malam (11/12/2024), pukul 20.30 WIB.
Komentar