Suluttimes.com, JAKARTA – Bupati Minahasa Utara, Joune JE Ganda SE MAP MM MSi, bersama Gubernur, Bupati/Walikota se Indonesia menghadiri pengarahan dari Presiden Jokowi di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim),
Selasa (13/08/24).
Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Juga hadir Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Plt Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Mendagri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Acara diawali dengan menyanyikan lagu ‘Indonesia Raya’, dilanjutkan dengan laporan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Dalam laporannya, Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 517 Kepala Daerah mengikuti arahan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa, 13 Agustus 2024.
“Kami laporkan kepada bapak, bahwa jumlah kepala daerah saat ini Gubernur 38 orang, Wali Kota 98 orang dan Bupati ada 416. Total 552. Yang definitif ada 279 baik yang hasil Pilkada 2020, maupun memang secara hukum tidak Pilkada,” ujar Tito dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Selain itu, Mendagri mengatakan bahwa ada 35 kepala daerah yang berhalangan hadir mengikuti pengarahan Presiden Jokowi. Alasannya, kata dia, ada kepala daerah yang sakit, harus mengikuti Sidang Paripurna DPRD hingga tidak kebagian tiket pesawat.
“Semua gubernur sudah tiba sejak tadi malam menginap di Hotel Nusantara. Bupati dan Wali Kota semua menginap di Balikpapan, dan tadi jam 6 dari Balikpapan,” ujarnya
Sementara Presiden Jokowi.dalam arahannya menghimbau seluruh Kepala Daerah untuk lebih memahami kebijakan Pemerintah Pusat.
Menurut Jokiwi, Gubernur merupakan ujung tombak penyambung antara daerah dengan pusat, sehingga harus paham skala prioritas dan arahan kebijakan pemerintah pusat.
“Saya ingin sampaikan bahwa gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, sekaligus ujung tombak penyambung antara daerah dan pusat. Gubernur harus paham skala prioritas dan kebijakan pemerintah pusat,” pesan Jokowi.
Jokowi mengingatkan bahwa Pemerintah Daerah harus berada dalam in line dengan pusat.
Jokowi menginginkan agar seluruh Pemerintah Daerah mendukung penuh kebijakan dan program prioritas dari Pemerintah Pusat.
“Sehingga bisa mengawal memonitor Bupati dan Wali Kota agar daerah bisa sejalan dan in line dengan Pemerintah Pusat. Utamanya berkaitan dengan prioritas-prioritas pembangunan strategis, jangan sampai Pemerintah Pusat ke Utara daerah ke Selatan. Karena apapun prioritas dan arah Pemerintah Pusat betul-betul harus sejalan, harus in line dengan Pemerintah Pusat, agar program yang ada mendapat dukungan dari daerah itu nyata dan ada,” katanya.
Jokowi memberikan contoh ada sebuah proyek untuk membuat waduk yang membutuhkan biaya besar, dan irigasi primernya dibangun oleh Pemerintah Pusat.
Pada sekunder atau tersiernya, kata Jokowi, harusnya dibangun oleh Pemerintah Daerah.
“Tapi dalam kenyataannya ada yang waduknya sudah (selesai), tapi irigasi sekunder dan tersiernya untuk masuk ke sawah itu tidak ada. Mestinya, kalau seperti itu disampaikan ke Pemerintah Pusat lewat Gubernur, tidak memiliki kemampuan membuat itu sehingga diminta Pemerintah Pusat untuk membantu,” katanya. (dw/st)
Komentar