Suluttimes.com, AIRMADIDI – Jalan nasional penghubung Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung kembali putus. Badan jalan ambles parah pada Minggu (7/6/2026) di kawasan lingkar tambang, memutus perekonomian warga.
Kerusakan itu merupakan kejadian serius ketiga kalinya di lokasi tersebut, dimana warga melaporkan retakan panjang di badan jalan dan amblasnya permukaan jalan membuat mereka cemas akan keselamatan berlalu lintas serta terganggunya distribusi logistik, termasuk pasokan bahan pokok dan mobilitas usaha kecil.
Publik menyorot operasional PT MSM / Meares Soputan Mining dan PT TTN / Tambang Tondano Nusajaya, anak usaha PT Archi Indonesia Tbk. Warga pertanyakan dampak lalu lintas kendaraan tambang berat terhadap struktur jalan nasional.
“Kami minta pemerintah dan aparat hukum audit menyeluruh. Ada atau tidak kaitan aktivitas tambang dengan jalan rusak ini harus jelas,” ujar perwakilan warga lingkar tambang.
Tim media himpun kesaksian warga soal aktivitas blasting di Tasiam Kecil yang disebut dekat daerah tangkapan air dan hutan lindung. Warga klaim rumah retak akibat lontaran batu dan sumber mata air terganggu.
Warga juga ungkap insiden tahun lalu, puluhan sapi mati diduga usai minum air sungai sekitar resettlement yang tercemar limbah. Dugaan ini minta diuji dandiinvestigasi menyeluruh.
Mereka meminta dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan itu diuji laboratorium dan diinvestigasi secara menyeluruh oleh pihak berwenang.
Warga mengacu UU Minerba dan UU PPLH. Jika terbukti rusak fasilitas umum, cemari lingkungan, atau langgar tata kelola, sanksinya bisa administratif, pidana, hingga denda miliaran.
Menanggapi keresahan warga, Tonaas Wangko Sulut Izhak Tambani menemui masyarakat di kawasan Tatelu‑Warukapas dan berjanji akan mengawal aspirasi hingga ke pemerintah pusat.
“Saya siap bawa keluhan warga Likupang-Bitung ke meja RI-1. Keselamatan rakyat dan lingkungan tidak boleh dikorbankan,” tegas Izhak, senin (9/6/2026) pada sejumlah media.
Warga harap Kementerian ESDM, KLHK, Polri dan Pemprov Sulut segera turun. Tuntutannya, keselamatan, lingkungan, dan hak masyarakat di atas segalanya.
Tuntutan mereka jelas: keselamatan, perlindungan lingkungan, dan tegaknya hak masyarakat harus jadi prioritas dalam penanganan kerusakan jalan dan dugaan dampak kegiatan tambang. (dw/st)
Komentar