Suluttimes.com, AIRMADIDI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender dan ramah anak melalui Sosialisasi Penyusunan Profil Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Minahasa Utara, Frederik Tulengkey, SH, mewakili Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si, di Aula Lantai III Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Minahasa Utara, Selasa (28/7/2026).
Sosialisasi ini menghadirkan Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jimi J. Pinangkaan, SE., M.Si, serta perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Minahasa Utara, Raymon Engelbert Kodoati, SE., M.Si, sebagai narasumber. Keduanya memberikan materi mengenai pengelolaan data gender dan anak sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Dalam laporan panitia yang dibacakan Kepala Bidang Data Gender DP3A Minahasa Utara, Tien Maksiri, dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Gender dan Anak, serta Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Menurut Tien, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik sektoral, mulai dari proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis hingga pemanfaatan data gender dan anak. Selain itu, sosialisasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman seluruh perangkat daerah mengenai pentingnya data statistik sebagai landasan penyusunan kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan seluruh perangkat daerah, rumah sakit, puskesmas, serta instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan dukungan anggaran sebesar Rp12 juta yang bersumber dari DPA DP3A Kabupaten Minahasa Utara.
“Melalui kegiatan ini kami berharap seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya pengelolaan data gender dan anak yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Data yang berkualitas akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, serta pengambilan keputusan yang tepat sasaran guna meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di Kabupaten Minahasa Utara,” ujar Tien.
Sementara itu, dalam sambutan Bupati Minahasa Utara yang dibacakan Frederik Tulengkey, disampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.
Bupati Joune Ganda menegaskan bahwa penyusunan Profil Gender dan Anak merupakan langkah strategis untuk menghadirkan data yang akurat, akuntabel, dan terpilah mengenai kondisi perempuan dan anak di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, akses layanan publik, partisipasi hingga manfaat pembangunan.
“Data yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang adil, setara, dan inklusif. Penyusunan Profil Gender dan Anak juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, khususnya terkait kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi,” kata Joune Ganda dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa komitmen Pemkab Minahasa Utara terhadap kesetaraan gender telah diwujudkan melalui pemberian kesempatan yang sama bagi perempuan untuk menduduki jabatan strategis berdasarkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme.
“Di Kabupaten Minahasa Utara, kesempatan menduduki jabatan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kemampuan, integritas, dan profesionalisme. Banyaknya perempuan yang saat ini memegang posisi strategis merupakan bukti nyata bahwa pemerintah daerah memberikan kesempatan yang setara bagi setiap orang untuk berkarya dan mengabdi,” tegasnya.
Di akhir kegiatan, Frederik Tulengkey secara resmi membuka Sosialisasi Penyusunan Profil Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2026. Melalui kegiatan ini, Pemkab Minahasa Utara berharap sinergi seluruh perangkat daerah dan instansi terkait semakin kuat dalam mewujudkan Satu Data Gender dan Anak yang berkualitas guna mendukung lahirnya kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan perempuan serta anak di Kabupaten Minahasa Utara.(dw/st)
Komentar