Pemprov Sulut Dorong Implementasi HAM Masuk Lingkungan Kerja hingga Kampus

Sulut Times, MANADO : Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), J. Victor Mailangkay, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat budaya Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh tingkatan masyarakat. Nilai kemanusiaan dinilai telah menjadi bagian dari falsafah hidup warga Bumi Nyiur Melambai.

​Pernyataan tersebut disampaikan Victor saat membuka acara Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia yang digelar di Manado, Kamis (10/9/2026). Forum ini dihadiri oleh jajaran Kementerian HAM, aparatur sipil negara (ASN), pelaku usaha, hingga kalangan mahasiswa.

​Dalam sambutannya, Victor menyebut penguatan kapasitas HAM bukan sekadar agenda seremonial, melainkan pijakan utama untuk membangun masyarakat yang menghargai martabat manusia. Nilai ini selaras dengan falsafah lokal Si Tou Timou Tumou Tou (manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain).

Baca Juga  Harumkan Nama Bumi Nyiur Melambai, BPMP Sulut Raih Skor IKPA Tertinggi 2025

​”Prinsip ini yang menjadikan Sulawesi Utara sebagai laboratorium nasional kerukunan umat beragama. Pembangunan daerah tidak hanya soal ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga tentang menciptakan ruang hidup yang aman, adil, dan manusiawi,” ujar Victor.

​Ia memaparkan pentingnya peran sektor swasta dalam menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dunia usaha diimbau untuk tidak hanya mengejar profit, tetapi juga menjamin hak, keselamatan, dan rasa aman bagi para pekerja.

​Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sulut dalam menjaga iklim toleransi dan perlindungan HAM.

​”Apa yang disampaikan Pak Wagub menegaskan bahwa HAM telah menjadi DNA masyarakat Sulawesi Utara. Kesadaran ini penting untuk terus dirawat bersama,” kata Mugiyanto.

Baca Juga  Kanwil Kemenkum Sulut Gelar Sosialisasi Layanan AHU Apostille dan Legalisasi

​Mugiyanto menambahkan, penguatan HAM harus dilakukan secara kolaboratif lintas sektor, mulai dari jajaran birokrasi, sektor industri, hingga akademisi. Meskipun operasional Kantor Wilayah Kementerian HAM di daerah masih memanfaatkan fasilitas sewa karena keterbatasan anggaran pusat, ia menilai komitmen pemerintah daerah merupakan modal paling krusial.

​Rangkaian acara diawali dengan pertunjukan seni Tari Kabela dari Bolaang Mongondow Timur dan iringan musik kolintang. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM yang membawahi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo, Mangatas Nadeak.

(Visited 7 times, 7 visits today)

Komentar