Sulut Times, Jakarta: Serapan lapangan kerja untuk para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ternyata masih sangat minim. Data menunjukkan serapan tenaga kerja SMK hanya 15-20 persen saja.
Untuk itu, Komisi X DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) sekaligus merespon imbauan Presiden Joko Widodo agar pendidikan vokasi di Indonesia jadi unggulan dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Macan Yusuf Effendi mengemukakan hal ini saat memimpin rapat dengar pendapat Panja Pendidikan Vokasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan beberapa organisasi vokasi di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/01/2020).
“Komisi X membuat Panja Pendidikan Vokasi ini diawali cerita dari satu gagasan Presiden yang ingin mendorong agar vokasi menjadi salah satu keunggulan pembentukan SDM,” kata Wakil Rakyat yang jago beladiri ini.
Bila bicara vokasi, maka bicara pendidikan SMK dan Politeknik. Sampai saat ini industri dan usaha belum maksimal menyerap lulusan tenaga vokasi tersebut. Dan Komisi X DPR RI berkepentingan mengawasi persoalan ini. Saat yang sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga baru membentuk Direktorat Jenderal Vokasi.
“Kalau kita berbicara vokasi, maka kita berbicara pelatihan atau pendidikan. Dalam konteks vokasi, maka sertifikasi menjadi penting sekali. Sertifikasi ini menjadi kebutuhan, karena skill dan keterampilan, bila tanpa sertifikasi biasanya tidak optimal diserap dunia usaha dan industri,” ungkap politisi Partai Demokrat itu.
Penguasaan teknologi sangat penting bagi tenaga vokasi bila ingin diserap dunia industri. Untuk itu, sambung Dede, BNSP harus mengeluarkan sertifikasi profesi bagi lulusan pendidikan vokasi baik di SMK maupun politeknik di perguruan tinggi. BNSP juga diimabu merilis peta daya saing tenaga kerja Indonesia (TKI) di dalam dan luar negeri. Panja bahkan mendesak BNSP mempercepat keluarnya sertifikasi profesi seklaigus pemberian lisensi bagi lulusan vokasi untuk mempermudah akses lapangan kerja.
Sumber: Humas Parlementer
Komentar