Komisi XIII DPR RI Puji Terobosan Autogate di Bandara Sam Ratulangi, Kinerja Imigrasi Sulut Raih Rapor Hijau

Sulut Times, MANADO – Komisi XIII DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap transformasi digital dan performa Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara. Dalam agenda Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Masa Persidangan IV di Four Points by Sheraton Manado, para legislator senayan ini menyoroti keberhasilan sistem autogate dan capaian anggaran yang impresif.

Kakanwil Ditjen Imigrasi Sulut, Ramdhani, memaparkan performa jajarannya yang solid di hadapan Tim Kunker yang dipimpin oleh Hj. Dewi Asmara. Hingga 20 April 2026, Imigrasi Sulut berhasil merealisasikan anggaran sebesar 25,67% dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menyentuh angka 97,81%.

“Kami mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel. Ini menjadi fondasi kuat bagi kami untuk menjaga perbatasan,” tegas Ramdhani.

Selain angka, Ramdhani memamerkan sederet inovasi yang menyasar masyarakat luas, antara lain:

Program PASTI LINDUNG: Penguatan Desa Binaan Imigrasi di 112 desa/kelurahan.
Program PRIMA: Layanan digital mencakup SPEED KING, Kartu ROA, dan SI TUNA SUPER.
Pelayanan Inklusif: Penyediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas.

Sebelum memulai rapat, tim DPR RI meninjau langsung implementasi sistem autogate di Bandara Internasional Sam Ratulangi. Hasilnya, teknologi ini mampu memangkas antrean dan meningkatkan akurasi pemeriksaan keimigrasian.

Dewi Asmara menyebut teknologi ini sebagai bukti nyata modernisasi. “Kami melihat kemajuan yang luar biasa di Bandara Sam Ratulangi. Sistem autogate ini mempercepat layanan tanpa mengabaikan aspek keamanan negara,” puji politisi senior tersebut.

Data menunjukkan bahwa sejak beroperasi pada awal 2026, jumlah perlintasan internasional melonjak signifikan. Masyarakat kini lebih memilih jalur digital karena prosesnya yang presisi dan minim hambatan.

Meski meraih pujian, Komisi XIII tetap memberikan catatan kritis untuk penguatan ke depan. Mereka menyoroti beberapa isu krusial, seperti:

Transisi e-paspor yang harus tetap lancar.
Pengawasan ketat terhadap visa kerja ilegal di sektor industri.
Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Peningkatan keamanan di titik terluar seperti Sangihe dan Talaud.

Ramdhani mengakui bahwa tantangan geografis berupa wilayah kepulauan dan cuaca ekstrem sering menghambat patroli laut. Namun, ia berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan berbasis risiko secara profesional.

Menutup rangkaian kunjungan, Tim DPR RI menyambangi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Melalui forum ini, Imigrasi Sulut kembali menegaskan komitmennya untuk berdiri sebagai garda terdepan negara.

“Kami pastikan pelayanan di Sulut tidak hanya cepat dan mudah, tetapi juga aman. Kami tetap memperkuat pengawasan orang asing secara profesional,” pungkas Ramdhani.