Minahasa Godok RPJMD 2025-2029: Pariwisata Jadi Lokomotif Kesejahteraan Daerah

Sulut Times, MINAHASA : Pemerintah Kabupaten Minahasa mulai menyusun Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, memaparkan visi besar daerah “Minahasa Daerah Pariwisata yang Maju dan Sejahtera” dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa pada Senin (28/7/2025).
Dokumen strategis ini akan menjadi pedoman utama pembangunan Minahasa selama lima tahun ke depan, dengan menempatkan sektor pariwisata sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat.

Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Minahasa ini dipimpin Ketua DPRD Minahasa, Robby Longkutoy, didampingi Wakil Ketua I Putri Pontororing dan Wakil Ketua II Adrie Kamasi. Hadir pula Wakil Bupati Vanda Sarundajang, Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, jajaran Forkopimda, serta pejabat Pemkab Minahasa lainnya. Kehadiran seluruh elemen ini menunjukkan komitmen kuat dalam merumuskan arah pembangunan Minahasa.

Ketua DPRD Robby Longkutoy menjelaskan tahapan pembahasan RPJMD yang akan dilalui, mulai dari penyampaian awal, pandangan umum fraksi, hingga pembahasan intensif di komisi atau panitia khusus, sebelum akhirnya mendapatkan persetujuan bersama. Ia menekankan pentingnya RPJMD sebagai pedoman pembangunan daerah dan mengajak seluruh anggota DPRD, khususnya melalui fraksi-fraksi, untuk aktif memberikan masukan dan kritik konstruktif.

“Kami mengajak jajaran eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama merumuskan RPJMD yang komprehensif dan implementatif,” ujar Robby Longkutoy. Ia berharap RPJMD yang tersusun nantinya benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan menjadi panduan efektif bagi pembangunan daerah. Sinergi antara Pemkab dan DPRD menjadi kunci utama dalam mewujudkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan berorientasi pada hasil.

Visi Pariwisata yang Komprehensif

Bupati Robby Dondokambey dalam pemaparannya menegaskan bahwa RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan yang sangat penting dan strategis. “Kami menyusun dokumen ini dengan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, mengedepankan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta bottom-up dan sebaliknya,” jelas Bupati. Pendekatan-pendekatan ini bertujuan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara maksimal, sekaligus memastikan konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan di tingkat provinsi dan nasional.

Visi “Minahasa Daerah Pariwisata yang Maju dan Sejahtera” lahir dari semangat membangun Minahasa sebagai daerah dengan keunggulan komparatif di sektor pariwisata, dengan harapan mampu memberikan dampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Bupati Robby Dondokambey optimistis, keberhasilan pembangunan di Kabupaten Minahasa hanya dapat terwujud jika seluruh unsur pemerintahan, baik eksekutif dan legislatif, serta seluruh elemen masyarakat saling bersinergi dan bergerak bersama.

“Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan dari segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Minahasa untuk bersama-sama menyempurnakan Rancangan Awal RPJMD ini, agar nantinya dapat ditetapkan sebagai dokumen perencanaan yang berkualitas, berorientasi hasil, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Perayaan HUT RI ke-80 dan Kewaspadaan Musim Kemarau

Selain fokus pada RPJMD, Bupati Dondokambey juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia mengimbau pemasangan umbul-umbul, bendera Merah Putih, spanduk, serta dekorasi bernuansa kemerdekaan di berbagai lingkungan.

Tak lupa, Bupati mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya kebakaran di musim kemarau. “Kondisi cuaca ekstrem sangat rentan menimbulkan kebakaran hutan, lahan, dan bahkan permukiman,” pesannya, mengimbau agar tidak melakukan pembakaran sembarangan dan menghindari aktivitas yang dapat memicu percikan api.

Setelah penyampaian rancangan awal dan disetujui oleh anggota peserta rapat, dokumen RPJMD secara simbolis diserahkan. Pembahasan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 akan berlanjut ke tahap berikutnya, dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang terdiri dari Fraksi PDI-P, Gerindra, dan Golkar.