Stafsus Gubernur Jan Polii : Joune Ganda Patut di Apresiasi Terkait Indeks Pencegahan Korupsi

Sulut Times, Minahasa Utara :  Pemerintahan Joune Ganda dan Kevin Wiliam Lotulung (JGKWL) selama dua tahun berhasil memperoleh predikat  WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)  yang kedua kalinya.

WTP (unqualified opinion) adalah predikat tertinggi yang diberikan auditor eksternal, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan RI, terhadap laporan keuangan PemerIntah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (  Minut) berhasil mempertahankan skor terbaik dalam Indeks Pencegahan Korupsi tahun 2023.

Sebelum Pemerintahan Minahasa Utara, predikat yang diterima adalah disclaimer. Sehingga ada yang datang bertamu dan bertanya,  pak Bupati kenapa bisa dapat WTP dua kali berturut, padahal sebelumnya tidak wajar.   

Pencapaian pretasi itu adalah kerja keras para jajaran Pemerintahan, dengan didasari komitmen kuat, kemauan dan kesungguhan dalam menata pengelolaan keuangan daerah.
Ia mengakui, berupaya melakukan banyak hal untuk memajukan Minahasa Utara”tandas Jan Polii.

Apresiasi dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Didik Agung Widjanarko dalam surat kepada Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, Jumat (13/10/2023)  capaian Pemkab Minut.

Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2023 bersama ini disampaikan apresiasi kepada Saudara atas upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 dengan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah senilai 81,51,” ujar Didik Agung Widjanarko dalam suratnya.

Angka ini merupakan capaian tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara, (Sulut) dimana Kabupaten Minahasa Utara melampaui nilai Pemprov Sulut dan 14 kabupaten dan kota lainnya di Sulut.

Pesan Gubernur Olly Dondokambey melalui Stafsus Jan Polii untuk Minahasa Utara mengatakan memberikan dorongan kepada pemerintah kabupaten Minut, untuk terus mengevaluasi perkembangan atau kemajuan daerah pada beberapa bidang yaitu, SDM, ekonomi, serta penekanan angka pengangguran dan kepekaan pemerintah dan DPRD.

“Sebagai eksekutif dan legislatif kabupaten Minahasa Utara, harus bisa mengukur peningkatan yang ada. Perlu diperhatikan seperti SDM, yaitu membangun manusia, pertumbuhan ekonomi, serta pengurangan angka pengangguran” tutur Olly.
(Jack/Dw).

Postingan Populer