Terima Kunker Komisi II DPR, Wagub Sulut Minta Perhatian Khusus untuk Sangihe hingga Talaud

Sulut Times, MANADO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) menerima kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Dede Yusuf, di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Manado, Senin (12/10/2026). Kunjungan pengawasan ini berfokus pada penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan, hingga penataan ruang dan pertanahan.

​Wakil Gubernur Sulut, J. Victor Mailangkay, yang menerima langsung rombongan tersebut menegaskan pentingnya pendekatan pembinaan dan pengawasan berbasis kondisi geografis. Menurutnya, wilayah kepulauan seperti Sangihe, Talaud, dan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) memiliki tantangan tersendiri dibanding area daratan.

​”Keterbatasan akses komunikasi dan posisi di kawasan perbatasan menuntut hadirnya kebijakan afirmasi serta dukungan operasional pelayanan publik yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah kepulauan,” ujar Wagub Victor

​Sejalan dengan hal itu, Pemprov Sulut mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI untuk mengalokasikan anggaran operasional dekonsentrasi Gubernur pada Tahun Anggaran 2027. Alokasi ini dinilai krusial guna memperluas jangkauan pengawasan hingga ke pulau-pulau terluar.

​Selain menyampaikan aspirasi daerah, Wagub Victor turut memaparkan capaian pembangunan ekonomi Sulut yang tumbuh 5,42 persen pada triwulan II/2026. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 76,32, sementara tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 6,32 persen per Maret 2026.

​Pada sektor pemerintahan umum dan penataan kawasan perbatasan, Pemprov Sulut bersama Forkopimda terus menjaga stabilitas daerah, penanganan konflik sosial, dan pengendalian inflasi pangan. Perhatian khusus diarahkan ke Kepulauan Talaud dan Sangihe melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Miangas dan Marampit serta peningkatan fasilitas perlintasan batas negara.

​Di bidang tata ruang, Pemprov Sulut telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Regulasi ini mengintegrasikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sekaligus menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

​”Kami berharap kunjungan kerja ini melahirkan rekomendasi strategis yang dapat ditindaklanjuti secara terukur demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kepastian layanan di Sulawesi Utara,” kuncinya.