Diduga tak di Undang! Tendean Tidak Terlihat di Paripurna DPRD dan Pidato Perdana RDVASUNG, Begini kata Lynda!

Sulut Times, MINAHASA  :  Penjabat Bupati Minahasa Noudy Tendean tidak terlihat hingga selesainya Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Minahasa sekaligus penyampaian pidato perdana Bupati dan wakil Bupati Minahasa di Wale Ne Tou Tondano (Kamis,06/03/25)

Ketika di konfirmasi, Tendean mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Manado sejak dua hari yang lalu.

“Saya sudah stand by di Manado, sudah sekitar 2 hari saya balik ke Manado dari Jakarta, sampai saat ini belum ada undangan” ujar mantan PJ Bupati Noudy Tendean dikonfirmasi Media ini tadi malam melalui Pesan WA nya

Berkaca dari Sertijab Pemerintah Provinsi, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Bolaang Mongondouw (Bolmong), serta Kota Kotamobagu. Pelaksanaan sertijab dihadiri langsung oleh pejabat sebelumnya.

Jika mengacu ke surat edaran penegasan Mendagri nomor 12 huruf F, mengenai serah terima jabatan Bupati Minahasa, penjabat kepala daerah harus hadir dalam serah terima tersebut. Sehingga  pelaksanaan kegiatan tersebut dinilai bertolak belakang dengan SE Mendagri dipicu tak diberikan undangan resmi oleh Sekda setempat.

Hal ini membuat persepsi miring di kalangan masyarakat. Banyak warga yang bertanya tanya, kenapa Sekda Minahasa yang memiliki legalitas dan bertanggung jawab penuh dalam kegiatan serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati tidak mengundang Pj Bupati.

 “Aneh yah, apakah ada permasalahan yang mendasar,? atau ada sesuatu,? Sertijabkan persolan adab dan etika pemerintahan” terdengar percakapan sejumlah  warga ditengah nongkrong depan Aula Wale Ne Tou Tondano.

Padahal Pj Bupati dan Sekda mmerupakan partner kerja kerja dalam suatu pemerintahan. Warga juga menyesalkan kinerja Sekda Minahasa. Sehingga, keluar pernyataan dari mereka untuk meminta Gubernur Sulut Yulius Stevanus Komaling (YSK) mengevaluasi atau bahkan mengganti jabatan Sekda Minahasa di pemerintahan yang baru ini. 

Pasalnya, dengan kejadian ini diduga Sekda Minahasa bukan tidak mungkin akan bisa tak sejalan dengan pemerintahan baru saat ini. 

Jika hal tersebut terjadi mau jadi apa, pemerintahan Minahasa kedepan, dan yang akan menjadi korban yaitu masyarakat Minahasa pada umumnya.

“Pemerintahan jika sudah ada gap antar pejabat pastinya tidak akan berjalan mulus, dan yang menjadi korban imbasnya ke masyarakat. Padahal tugas pokok pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat,” ketus sejumlah warga tersebut.

Sementara itu, Sekda Minahasa Linda Watania di konfirmasi mengatakan Ia sudah mengundang Pj Bupati Minahasa Noudy Tendean

“Ada, ada kasih undangan. Undangan cetak. Undangan kan bisa kolektif. Tapi, kalo tidak mau datang bagimana ee, masa torang mo paksa?ujarnya seusai rapat paripurna