Maraknya Illegal Fishing, Gubernur Yulius Minta Bakamla Perketat di Perbatasan Sulut

Sulut Times, JAKARTA – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus mendesak adanya peningkatan pengawasan laut yang lebih ketat, terutama di wilayah perbatasan dengan Filipina. Desakan ini muncul menyikapi maraknya kasus penyelundupan dan illegal fishing yang mulai meresahkan perairan Sulut.

Gubernur Yulius menyampaikan langsung kekhawatiran ini saat bertemu dengan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksdya TNI Irvansyah, di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Sebagai ujung utara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Provinsi Sulut memegang peran strategis dalam menjaga kedaulatan maritim nasional.

“Pengawasan ketat harus ditingkatkan untuk mencegah berbagai kegiatan ilegal yang merugikan negara dan masyarakat,” tegas Gubernur Yulius.

Ia juga menekankan bahwa sinergi dan kolaborasi antara Bakamla, aparat keamanan laut, dan pemerintah daerah sangat penting untuk menjaga keamanan laut serta memberantas praktik ilegal di perairan perbatasan.

Menurut Gubernur Yulius, laut merupakan sumber kehidupan dan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Jika praktik illegal fishing dibiarkan, mata pencaharian nelayan lokal akan sangat terganggu.

“Kami mengusulkan adanya patroli rutin dan edukasi bagi nelayan sebagai langkah nyata,” tambahnya.

Menanggapi permintaan tersebut, Laksdya TNI Irvansyah menyampaikan apresiasi atas komitmen Gubernur Sulut dalam menjaga keamanan dan potensi kelautan di wilayahnya.

“Sulawesi Utara adalah wilayah strategis di jalur maritim Indonesia. Kami akan mengamankan wilayah ini, ini harga mati,” tegas Laksdya Irvansyah.

Bakamla berjanji akan meningkatkan patroli laut di perairan Sulut dan memperkuat koordinasi lintas lembaga dengan TNI AL, Polairud, serta instansi terkait lainnya. Selain itu, Bakamla juga akan memanfaatkan teknologi maritim modern untuk deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan.

Sebagai langkah konkret, Bakamla berencana mengembangkan pos pengawasan maritim di beberapa titik strategis, mencakup wilayah Kepulauan Talaud, Sangihe, dan Bitung.