Perkuat Akses Keadilan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Resmikan 1839 Posbakum di Sulut

​MANADO, Sulut Times – Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, melakukan langkah strategis untuk memperkuat akses hukum bagi masyarakat Sulawesi Utara. Ia meresmikan secara langsung 1839 Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Bumi Nyiur Melambai.

​Dalam sambutannya, Supratman menegaskan bahwa kehadiran Posbakum merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan yang merata. Ia ingin memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

​“Hari ini kita meresmikan Posbakum di seluruh desa dan kelurahan di Sulawesi Utara. Ini adalah momentum yang sangat baik untuk menjalankan arahan Bapak Presiden agar akses keadilan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu,” ujar Supratman.

​Supratman menjelaskan bahwa ribuan Posbakum ini akan berfungsi sebagai garda terdepan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum di tengah masyarakat. Mulai dari sengketa tanah, konflik rumah tangga, hingga kasus-kasus besar seperti lingkaran tambang, kini memiliki wadah penyelesaian yang lebih dekat dan mudah dijangkau.

​“Kita berharap kehadiran Posbakum ini semakin memperbaiki relasi sosial masyarakat. Segala konflik, baik itu urusan tanah maupun rumah tangga, bisa tuntas melalui pos bantuan ini,” tambahnya.

​Menteri Hukum juga memberikan apresiasi tinggi terhadap Sulawesi Utara. Ia optimis provinsi ini mampu menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam hal kesadaran hukum dan harmoni sosial.

​“Sulawesi Utara punya slogan ‘Torang Samua Basudara’. Nilai persaudaraan ini harus menjadi fondasi agar konflik sosial di sini jauh lebih rendah dibanding daerah lain. Saya yakin Sulut akan menjadi contoh secara nasional,” pungkasnya.

​Hadir dalam acara tersebut, Gubernur Sulawesi Utara beserta jajaran Forkopimda, serta15 Bupati/walikota yang turut memberikan dukungan penuh terhadap program perluasan akses bantuan hukum ini.