Bedah 10 Ribu Rumah di Sulut, Pemprov dan Pusat Serap 21.600 Tenaga Kerja Lokal

Sulut Times, MANADO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merealisasikan bantuan perbaikan hunian sebanyak 10.800 unit rumah tidak layak huni hingga akhir September 2026. Capaian ini mencatatkan lonjakan signifikan dibandingkan realisasi tahun 2025 yang tercatat sebanyak 747 unit.

​Kepastian angka tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Rabu (30/9/2026).

​Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, menyatakan bahwa program perumahan tidak sekadar membangun fisik bangunan, melainkan juga menjaga keterjangkauan daya beli dan tingkat kesehatan masyarakat.

​”Pembangunan bukan hanya tentang menghadirkan infrastruktur, tetapi memastikan masyarakat merasakan langsung manfaatnya melalui hunian yang layak, lingkungan yang sehat, serta akses pembiayaan yang terbuka,” ujar Yulius.

​Dalam program bedah rumah ini, setiap unit penerima manfaat memperoleh alokasi dana stimulan sebesar Rp20 juta. Selain memperbaiki kualitas hunian, pelaksanaan program ini diperkirakan menyerap sekitar 21.600 tenaga kerja lokal di berbagai wilayah Sulawesi Utara.

​Selain perbaikan rumah swadaya, sinergi lintas sektor—yang melibatkan pemerintah daerah, sektor perbankan, dan pelaku usaha—ini juga mencakup sejumlah program penataan pemukiman dan pembiayaan perumahan, di antaranya:

• ​Sanitasi dan Rusun: Pembangunan dan peningkatan 81 unit fasilitas sanitasi, serta pembangunan 44 unit Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rusun MBR) di kawasan Paniki, Manado.
• ​Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP): Dari kuota alokasi 14.845 unit, realisasi pembiayaan hingga 30 September 2026 mencapai 1.757 unit dengan total nilai penyaluran sebesar Rp216 miliar.
• ​Kredit Program Perumahan (KPP): Penyaluran kredit usaha perumahan telah menyasar 791 debitur yang melibatkan rantai pasok lokal, seperti toko bahan bangunan, kontraktor, dan UMKM terkait.

​Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan guna mengawal kelancaran penyaluran program perumahan ini hingga akhir tahun anggaran.