Sulut Times, Manado : Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi, membantah tuduhan permintaan dana operasional dalam penanganan sengketa tanah di Kelurahan Malalayang Satu, Kota Manado.
Suryadi menegaskan, dirinya maupun penyidik Ditreskrimum Polda Sulut tidak pernah meminta dana operasional terkait perkara tersebut.
Ia juga meminta pihak John Hamenda dan kuasa hukumnya menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan bukti, bukan menyebarkan tuduhan yang berpotensi mengaburkan pokok persoalan hukum.
“Tidak mungkin dan tidak masuk akal Direktur atau penyidik meminta dana operasional sedangkan perkara tsb ada putusan Praper dan Rekomendasi gelar khusus di Bareskrim utk melaksanakan putusan Praper tsb,” tegas KBP Suryadi kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Sabtu (14/11/2026).
Bahkan, Suryadi menyatakan siap mengambil langkah hukum apabila tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan.
“Kpd fihak John Hamenda atau pengacara nya : Kalau tidak ada bukti laporan tsb maka akan kami tuntut balik,” tegasnya lagi.
Sebelumnya, Suryadi menjelaskan bahwa penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara sengketa tanah tersebut telah mengikuti prosedur hukum.
Menurutnya, keputusan penghentian penyidikan mengacu pada putusan praperadilan serta rekomendasi Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri.
“Kemudian posisi perkara tersebut, itu memang sudah dilakukan SP3 terhadap perkaranya dengan dasar adalah adanya putusan praperadilan. Kemudian adanya juga rekomendasi dari Biro Wassidik, karena pada saat itu ada salah satu pihak memohon untuk digelar di Biro Wassidik atas putusan praperadilan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa hasil rekomendasi Biro Wassidik Bareskrim Polri meminta penyidik mematuhi putusan praperadilan.
“Hasil dari Biro Wassidik, Bareskrim bahwa rekomendasinya adalah harus mematuhi putusan praperadilan yaitu menghentikan perkara tersebut,” ungkapnya.
Polemik ini mencuat setelah pengusaha John Hamenda melalui kuasa hukumnya, advokat Santrawan Paparang, mengajukan pengaduan ke Divisi Propam Mabes Polri di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pengaduan tersebut berkaitan dengan penanganan sengketa tanah seluas sekitar 52.651 meter persegi di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Aset tersebut ditaksir bernilai mencapai Rp600 miliar.
Suryadi kembali menegaskan bahwa penyidik Ditreskrimum Polda Sulut menjalankan seluruh tahapan penanganan perkara berdasarkan standar operasional prosedur (SOP).
Ia menyebut proses penyidikan juga melalui mekanisme gelar perkara yang melibatkan pengawas eksternal.
“Kalau menurut saya sudah sesuai dengan tahapan atau SOP tentang penyidikan tindak pidana dan kemudian juga melalui mekanisme gelar yang dilakukan oleh penyidik dan diikuti oleh para pengawas eksternal sudah sesuai SOP yang ada di KUHAP,” tandasnya.
Suryadi meminta semua pihak menghormati proses hukum dan membuktikan setiap tuduhan melalui mekanisme yang berlaku.
((Jacklatjandu))
Komentar