Suluttimes.com, MINUT – Akurasi data wilayah dan kepastian batas administrasi menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dalam mendukung tertib pemerintahan desa serta mengantisipasi potensi sengketa wilayah. Upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penegasan Batas Desa dan Kelurahan melalui Sensus Pertanahan Berbasis Geospasial Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Sutan Raja, Rabu (11/11/2026), ini diikuti seluruh camat, kepala desa/lurah, serta kepala jaga se-Kabupaten Minahasa Utara.
Bupati Minut Joune Ganda, S.E., M.A.P., yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Umbase Mayuntu, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa penataan batas wilayah harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah kecamatan dan desa.
Dalam sambutannya, Umbase menyampaikan pesan Bupati agar pelaksanaan kegiatan tidak sekadar memenuhi agenda administrasi, tetapi mampu menghasilkan peta batas wilayah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi geospasial sangat penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah, mencegah perselisihan antarwilayah, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
Ia juga meminta para camat dan kepala desa/lurah membangun koordinasi dengan tim teknis, terutama dalam proses pengumpulan dan verifikasi data di lapangan. Hal ini mengingat kondisi geografis sejumlah wilayah membutuhkan ketelitian dalam proses pemetaan.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan, Sefferson Sumampouw, menjelaskan bahwa Bimtek tersebut dilaksanakan untuk menyamakan pemahaman sekaligus meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam menerapkan metode sensus pertanahan berbasis geospasial.
“Penegasan batas desa dan kelurahan melalui sensus pertanahan berbasis geospasial ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan tertib administrasi kewilayahan. Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan seluruh aparatur pemerintah desa dan kelurahan memahami proses pendataan, pemetaan, serta verifikasi batas wilayah dengan menggunakan teknologi digital,” ujar Sefferson Sumampouw.
Ia menambahkan, keberhasilan program tersebut membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan, terutama dalam menyediakan data serta memastikan kesesuaian kondisi di lapangan.
“Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti Bimtek ini dengan serius dan mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh. Targetnya, penegasan batas wilayah di Kabupaten Minahasa Utara dapat dilakukan secara lebih akurat, transparan, dan memiliki kepastian hukum, sehingga ke depan tidak menimbulkan persoalan atau tumpang tindih batas antarwilayah,” tutupnya.
Ia berharap pendekatan teknologi pemetaan digital dapat mempercepat penyelesaian penegasan batas desa dan kelurahan dengan hasil yang transparan, akurat, serta memiliki dasar teknis dan hukum yang jelas.
Bimtek yang berlangsung selama satu hari ini turut membekali peserta dengan materi penggunaan perangkat pemetaan digital serta tata cara verifikasi batas wilayah secara langsung di lapangan.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Minut berharap penataan administrasi wilayah semakin tertib sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemerataan pembangunan hingga tingkat desa dan kelurahan.(dw/st)
Komentar