Perkuat Akses Keadilan dan Kekayaan Intelektual, Kakanwil Kemenkum Sulut Temui Gubernur Matangkan Agenda Strategis

​Sulut Times, MANADO – Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, bergerak cepat mematangkan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam pertemuan formal dengan Gubernur Yulius Selvanus pada Senin (23/2), Kakanwil memaparkan sejumlah agenda krusial yang akan menjadi tonggak penegakan hukum dan perlindungan inovasi di Bumi Nyiur Melambai sepanjang tahun 2026.

​Agenda utama yang dibahas adalah rencana peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Layanan ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan akses keadilan cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu. Kakanwil mengungkapkan bahwa momen bersejarah ini rencananya akan diresmikan langsung oleh Menteri Hukum RI pada Kamis mendatang di Graha Gubernuran.

​”Kami ingin memastikan masyarakat kecil tidak merasa sendirian saat berhadapan dengan hukum. Posbankum adalah jawabannya,” ujar Hendrik Pagiling.

​Selain itu, Kemenkum Sulut mendorong akselerasi ekonomi kreatif melalui pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual (KI) di perguruan tinggi. Langkah ini bertujuan untuk memproteksi hak cipta dan merek produk lokal agar memiliki nilai ekonomi yang terlindungi secara hukum. Hendrik berharap regulasi terkait KI dapat diimplementasikan secara masif melalui Perda di seluruh Kabupaten/Kota di Sulut.

Merespons Inovasi Kemenkum Sulut, Gubernur Yuliua mengapresiasi rencana pembukaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang diprakarsai Kemenkum. Baginya, pemenuhan hak hukum bagi warga kurang mampu adalah prioritas pelayanan publik yang tidak bisa ditawar.

​”Pemerintah Provinsi siap mendukung penuh. Kehadiran Posbankum ini sangat krusial agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali,” tegas Gubernur Yulius.

​Selain urusan hukum, Gubernur juga menaruh perhatian besar pada sektor ekonomi kreatif dan inovasi. Ia menyambut baik rencana pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual di kampus-kampus sebagai langkah perlindungan terhadap identitas daerah. Gubernur juga mengingatkan agar layanan kewarganegaraan di Sulut terus bertransformasi menjadi lebih transparan, cepat, dan modern sesuai dengan tuntutan zaman.