Sikat Penyimpangan! Dondokambey: Inspektorat Jadi Mata dan Telinga Pemerintah, Jaga Integritas Birokrasi

Sulut Times, MINAHASA – Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, S.Si, MAP, bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang, SS, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (RAKORWASDA) 2025 di Hotel Yama Resort, Kamis (4/12/25).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dondokambey menekankan perlunya penguatan integritas dan pengawasan efektif untuk memastikan program pemerintah berjalan lurus dan bebas KKN.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa ini diawali laporan Kepala Inspektorat, Maudy Lontaan, S.Sos. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan piagam audit internal oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal pemerintahan.

Dalam sambutan utamanya, Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa RAKORWASDA memiliki arti strategis untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Ia menyebut tugas pembinaan dan pengawasan bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen vital yang menjamin program pemerintah berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan bebas penyimpangan.

“Forum ini menjadi sarana penting untuk mengevaluasi capaian, mengidentifikasi tantangan, dan menyelaraskan langkah pembinaan serta pengawasan di semua unit kerja,” kata Bupati Dondokambey.

Bupati juga menyoroti aspek pembinaan. Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah fokus pada implementasi kebijakan yang tepat, efisiensi anggaran, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang sejalan dengan RPJMD serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pembinaan harus berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ia secara khusus menekankan agar fungsi pengawasan berjalan optimal, profesional, dan independen. Bupati mengibaratkan fungsi ini sebagai “mata dan telinga pemerintah daerah”, berperan sebagai sistem peringatan dini untuk mencegah penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan praktik korupsi.

“Saya tegaskan, Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen penuh untuk tidak memberikan ruang sedikit pun bagi praktik KKN,” tegasnya.

Kepada jajaran Inspektorat, Bupati berpesan agar mereka menjalankan tugas dengan integritas tinggi, berperan sebagai mitra kerja yang konstruktif, sekaligus menjadi penjaga gawang integritas birokrasi daerah.

Wakil Bupati Vanda Sarundajang menambahkan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kini memegang peran semakin krusial. Mereka harus mendukung kepala daerah melalui audit, reviu, evaluasi, hingga pendampingan terhadap pemeriksaan eksternal maupun Aparat Penegak Hukum (APH). APIP juga berperan dalam deteksi dini potensi penyimpangan dan menjalankan fungsi konsultan serta penjamin kualitas.

Melalui RAKORWASDA ini, Bupati berharap ada beberapa capaian penting, antara lain:

• Penyamaan persepsi dan arah kebijakan pengawasan.
• Peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP.
• Penguatan sinergi antara Inspektorat dan seluruh perangkat daerah.
• Perwujudan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang lebih matang dan efektif.

Bupati Dondokambey juga memberikan apresiasi kepada Inspektorat atas kerja keras mereka dalam pengawasan dan mendorong sinergitas APIP–APH untuk mencegah serta memberantas korupsi.

Diharapkan, seluruh peserta kegiatan dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai aspek hukum dan pengawasan, sebuah langkah kunci untuk memperkuat tata kelola pemerintah daerah yang bersih dan berintegritas.

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania MM, M.Si, Forkopimda Minahasa, para Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Sekretaris DPRD, para Kepala Badan/Dinas/Satuan, Direktur RSUD dan PDAM, para Kabag, Camat se-Kabupaten Minahasa, serta para Hukum Tua dan Lurah.