Suluttimes.com, MINUT – Keberagaman adat dan budaya yang menjadi kekayaan Minahasa Utara perlu mendapat perhatian serius agar tidak tergerus perkembangan zaman. Pelestarian warisan leluhur juga harus diwujudkan melalui langkah nyata, terutama dengan melibatkan generasi muda sebagai penerus tradisi daerah.
Pesan tersebut disampaikan Asisten II Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Robby Parengkuan, S.H., saat membuka Musyawarah Besar (Mubes) Lembaga Adat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2026, Kamis (12/11/2026), di JG Center.
Mubes yang dibuka mewakili Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., ini menjadi momentum penting bagi para tokoh adat, Tonaas, serta perwakilan lembaga adat dari berbagai kecamatan dan desa untuk menyatukan visi sekaligus menentukan arah organisasi ke depan, termasuk pembentukan kepengurusan tingkat kabupaten.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Robby menyampaikan apresiasi kepada seluruh tokoh adat dan masyarakat yang telah mengambil bagian dalam penyelenggaraan musyawarah tersebut.
Menurutnya, keberadaan Lembaga Adat Daerah memiliki posisi strategis dalam menjaga identitas masyarakat Minahasa Utara. Terlebih, lembaga tersebut telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Lembaga Adat Daerah.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Mubes ini. Ini merupakan momentum penting bagi para tokoh adat untuk bermusyawarah dan membentuk kepengurusan lembaga adat di tingkat kabupaten,” ungkap Parengkuan.
Ia menegaskan, pembentukan kepengurusan tidak boleh hanya dipandang sebagai kebutuhan administratif organisasi. Lebih dari itu, lembaga adat harus menjadi wadah bersama untuk melindungi, mengembangkan, serta memperjuangkan keberlangsungan tradisi dan kebudayaan lokal.
Robby juga mengingatkan bahwa Minahasa Utara memiliki beragam unsur subetnis dengan karakteristik, tradisi, dan kearifan lokal masing-masing. Karena itu, seluruh kelompok adat harus mendapat ruang yang sama dalam organisasi tersebut.
“Lembaga adat ini harus menjadi rumah bersama bagi seluruh unsur adat di Minahasa Utara. Jangan sampai ada kelompok atau unsur budaya yang merasa tidak terakomodasi. Semua memiliki kekayaan tradisi yang patut dihargai, dilestarikan, dan dikembangkan,” tegasnya.
Selain penguatan kelembagaan, perhatian khusus turut diberikan pada upaya mempertahankan bahasa daerah Tonsea. Robby menilai, bahasa lokal beserta istilah dan ungkapan tradisional merupakan bagian penting dari identitas masyarakat yang perlu terus diwariskan.
Ia turut menyoroti sejumlah kekayaan budaya, seperti tarian Katrili, tata cara pelaksanaan upacara adat, istilah-istilah tradisional, serta berbagai kebiasaan masyarakat yang mengandung nilai sejarah dan filosofi kehidupan.
Menurutnya, perkembangan zaman tidak boleh menjadi alasan bagi masyarakat untuk meninggalkan warisan budaya yang telah diwariskan para leluhur.
“Budaya dan adat istiadat bukan hanya cerita masa lalu. Di dalamnya terkandung sejarah, filosofi, nilai kehidupan, dan jati diri masyarakat. Karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan warisan leluhur tetap dikenal dan dipahami oleh generasi berikutnya,” ujarnya.
Robby mengingatkan, jangan sampai generasi mendatang hanya mengenal nama tradisi daerah tanpa memahami makna maupun cara pelaksanaannya. Oleh sebab itu, pengenalan bahasa daerah, kesenian, tarian, dan berbagai kearifan lokal perlu dilakukan secara berkelanjutan.
“Jangan sampai anak cucu kita nantinya hanya mendengar nama-nama tradisi dari cerita orang tua, tetapi tidak lagi mengetahui makna dan bagaimana pelaksanaannya. Semua kekayaan budaya ini harus terus diperkenalkan kepada generasi muda,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia berharap kepengurusan Lembaga Adat Daerah yang nantinya terbentuk mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta membangun kerja sama yang solid.
Ia juga mendorong agar organisasi tersebut menyusun program kerja yang konkret dan terukur, mulai dari pembinaan, pengembangan, pendokumentasian hingga pelestarian adat istiadat.
“Setelah kepengurusan terbentuk, pekerjaan sesungguhnya justru dimulai. Lembaga ini harus memiliki program nyata dan menjadi penggerak aktif dalam menjaga kebudayaan daerah, bukan hanya menjalankan organisasi secara administratif,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, lanjutnya, membuka ruang kolaborasi dengan para tokoh adat untuk memperkuat pelestarian budaya. Sinergi antara lembaga adat, pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan masyarakat dinilai penting agar berbagai program kebudayaan dapat berjalan secara berkesinambungan.
Ia berharap lembaga adat nantinya dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah, khususnya dalam memberikan masukan terkait pelestarian nilai-nilai tradisional sekaligus menjaga persatuan masyarakat di tengah keberagaman.
Sementara itu, pelaksanaan Mubes diharapkan berlangsung secara demokratis dengan mengedepankan musyawarah, persaudaraan, dan saling menghargai. Seluruh perwakilan adat diharapkan dapat menyampaikan aspirasi serta menentukan kepengurusan yang mampu memperjuangkan kepentingan adat dan budaya Minahasa Utara.
Kegiatan tersebut turut dihadiri para Staf Ahli Bupati, perwakilan Camat Dimembe, unsur Forkopimda termasuk perwakilan Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, Ketua RIKUD Ferdinand Wenas, Dr. Agus Walasedo, Ina Lidia Katuuk, serta para Tonaas, tokoh adat, pengurus lembaga adat dan utusan dari desa maupun kecamatan se-Kabupaten Minahasa Utara.
Melalui Mubes ini, Pemkab Minut berharap terbentuk kepengurusan Lembaga Adat Daerah yang representatif, solid, dan berintegritas. Kehadirannya diharapkan tidak hanya memperkuat persatuan antarkelompok adat, tetapi juga memastikan kekayaan budaya Minahasa Utara tetap hidup dan menjadi kebanggaan generasi mendatang.(dw/st)
Komentar