Direktur IPDN: Sosialisasi Antikorupsi untuk Praja Sangat Krusial, Bekal Sebelum Jadi Abdi Negara

Sulut Times, MINAHASA : Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sulawesi Utara (Sulut) bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa menggelar sosialisasi pencegahan korupsi.

Kegiatan ini bertujuan untuk membekali para praja IPDN dengan pemahaman dan nilai-nilai antikorupsi sebelum mereka terjun sebagai abdi negara.

​​Direktur IPDN Kampus Sulawesi Utara, Arnold Polii, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tinggi kepada jajaran Kejaksaan Negeri Minahasa atas inisiatifnya memilih IPDN Sulut sebagai lokasi dan fokus utama kegiatan sosialisasi ini.​

“Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada jajaran Kejaksaan Negeri Tondano yang memilih IPDN Kampus Sulut untuk memberikan sosialisasi dalam kaitan dengan pencegahan korupsi di Hari Antikorupsi Sedunia ini,” ujar Arnold Polii saat diwawancarai (Selasa, 09/12/25)​​

Arnold Polii menekankan pentingnya menjadikan praja IPDN sebagai sasaran sosialisasi.

Menurutnya, hal ini merupakan langkah strategis mengingat para praja adalah calon abdi negara yang akan menempati posisi-posisi penting dalam pemerintahan setelah lulus.​”

Sangat baik sekali menjadi fokus objek daripada sosialisasi ini oleh Kejari, karena kita praja IPDN ini adalah mereka adalah siap pakai. Setelah tamat, mereka menjadi abdi negara,” jelasnya.​

Polii melanjutkan, para praja harus dibekali dengan pengetahuan yang memadai, termasuk cara-cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Pembekalan ini sangat krusial untuk memastikan mereka mampu menjalankan tugas dengan integritas.

​”Tentunya ini harus mendapat bekal yang sangat-sangat banyak untuk kepentingan mereka melaksanakan tugas, termasuk bagaimana cara-cara untuk mencegah agar supaya korupsi disaat mereka bertugas, tidak melakukan praktik korupsi,” tegas Polii.

Dikesempatan yang sama, Kajari Minahasa Hermanto menjelaskan bahwa pemilihan IPDN sebagai lokasi kegiatan sangat strategis karena para Praja merupakan calon-calon Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ujung tombak dalam proses pembangunan di Indonesia.

Menurutnya, para calon praja ini harus dibekali sejak dini terkait Tipikor dan pencegahannya agar dapat mengantisipasi segala bentuk penyimpangan di masa depan.​

Hermanto menekankan bahwa Kejari Minahasa merasa memiliki kontribusi dan kewajiban untuk memberikan pencerahan kepada generasi penerus bangsa.​

“Harapannya, tetap tanamkan integritas dan kejujuran sedini mungkin, karena bagaimanapun juga setinggi-tingginya pendidikan tanpa adanya kejujuran dan integritas, maka ilmu yang dimiliki akan sia-sia,” tegas Hermanto

​Kerjasama antara IPDN Sulut dan Kejari Minahasa diharapkan dapat mencetak aparatur sipil negara (ASN) yang berintegritas dan profesional, sehingga cita-cita untuk mewujudkan negara yang berangsur-angsur bebas dari korupsi dapat tercapai.