SulutTimes, Manado : Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara Kombes Pol Suryadi memberikan klarifikasi tegas terkait pemberitaan dari media di Jakarta mengenai isu permintaan dana operasional yang dialamatkan kepada penyidik (atasan penyidik) Ditreskrimum Polda Sulut oleh pelapor bernama John Hamenda yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, dalam penanganan sengketa tanah di Kelurahan Malalayang Satu, Kota Manado.
“Tuduhan tersebut sama sekali tidak benar dan kami tidak mendapatkan ruang hak jawab untuk meluruskan pemberitaan tersebut sebelum beredar luas,” ujar Dirreskrimum, saat menggelar konferensi pers di aula Tribrata Polda Sulut, Selasa (17/11/2026).
Menurut Dirreskrimum, Penyidik telah memberikan kepastian hukum terhadap laporan yang bergulir sejak tahun 2016. Kasus ini awalnya ditangani oleh Polresta Manado dan hingga saat ini ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara.
“Selama proses berjalan, pihak pelapor dan terlapor telah melakukan beberapa upaya hukum perdata serta praperadilan sebanyak dua kali,” ujarnya.
Lanjutnya, berdasarkan proses gelar perkara, kasus ini resmi dihentikan dengan pertimbangan sudah adanya putusan praperadilan tanggal 1 September 2025, dan rekomendasi dari Biro Wassidik Bareskrim Polri tanggal 9 September 2025, mengingat salah satu pihak juga melaporkan dan meminta gelar khusus ke Biro Wassidik Bareskrim Polri. “Penyidik menindaklanjuti perkara ini dengan menghentikannya karena dinilai tidak cukup bukti,” ujarnya.
Kombes Pol Suryadi menyayangkan tuduhan tanpa bukti konkret yang dilayangkan kepada pihaknya. Ia menyarankan agar John Hamenda beserta kuasa hukumnya menyajikan bukti baru (novum) atau menempuh upaya hukum lain yang sah, alih-alih melontarkan tuduhan yang tidak berdasar kepada penyidik.
“Mestinya John Hamenda dan kuasa hukumnya menyajikan bukti yang baru atau novum dalam perkara ini atau melakukan upaya hukum lainnya, jangan malahan menuduh penyidik tanpa bukti yang konkret,” ujar Kombes Pol Suryadi.
Ia menegaskan akan mengambil langkah hukum dengan membuat laporan pidana atas tuduhan dan pemberitaan yang tidak benar tersebut apabila pihak pelapor terus menyebarkan informasi yang keliru.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Endrastiawan Setyowibowo menegaskan bahwa Polda Sulut tidak bersifat anti-kritik.
“Polda Sulut pada prinsipnya terbuka dan tidak anti terhadap kritik yang membangun. Apabila tuduhan yang dilayangkan sudah bersifat menuduh tanpa adanya bukti yang sah, kami mempersilakan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) untuk mengambil langkah-langkah hukum,” singkatnya.
((Jacklatjandu)) .

























Komentar