Sulut Times, Manado : Laporan Penggelapan Rp5,2 Miliar Mandek, Maudy Manoppo Adukan Penyidik Polda Sulut
Penanganan laporan dugaan penggelapan uang Rp5,2 miliar milik dua yayasan GMIM dipertanyakan pelapor.
Pelapor mengaku belum melihat perkembangan signifikan, termasuk gelar perkara oleh Ditreskrimum Polda Sulut.
Atas kondisi tersebut, kuasa hukum Moody Manopo, Arie Andes, mendatangi Polda Sulawesi Utara untuk melayangkan pengaduan masyarakat (Dumas), Selasa (17/11/2026). Pengaduan itu ditujukan untuk meminta kejelasan sekaligus mempertanyakan kinerja penyidik dalam menangani laporan yang diajukan kliennya sejak Maret 2026.
Arie menjelaskan, pengaduan tersebut secara khusus menyoroti aspek formal penanganan perkara, bukan memasuki substansi atau materi dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.
Menurutnya, laporan polisi yang diajukan telah memasuki tahap penyidikan.
Bahkan, sejumlah dokumen administrasi penanganan perkara, seperti surat perintah penyidikan (Sprindik), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), disebut telah diterbitkan.
Namun, pihaknya mempertanyakan belum adanya perkembangan signifikan berupa gelar perkara maupun penetapan tersangka.
“Ini maksud dan tujuan kita hari ini melayangkan surat pengaduan masyarakat karena proses penanganan laporan polisi terkait masalah Rp5,2 miliar ini sudah dibilang stagnan. Belum masuk pada fase gelar perkara ataupun pada penetapan-penetapan tersangka,” ujar Arie.
Ia menilai, proses penanganan perkara sudah berlangsung cukup lama sehingga perlu ada kejelasan, terutama menyangkut tahapan dan perkembangan penyidikan.
Arie juga mengungkapkan, penyidik sebelumnya menyampaikan masih mengumpulkan sejumlah alat bukti. Namun, berdasarkan pengamatan pihak kuasa hukum, dokumen dan unsur bukti yang dibutuhkan dinilai telah tersedia.
“Katanya masih mengumpulkan beberapa alat bukti, tetapi bagi kami dari sisi prinsipal dan pengamatan kami sebagai kuasa, sejatinya unsur-unsur yang dibutuhkan sebagai alat bukti sudah terpenuhi.
Tapi persoalannya kebijakan ataupun kewenangan penyidik ini yang terkadang menjadi pertanyaan,” katanya.
Sementara itu, Moody Manopo selaku pelapor mengatakan, dalam pemeriksaan terakhir sekitar tiga hingga empat bulan lalu, penyidik telah meminta keterangan hampir 50 orang.
Ia juga menyebutkan, dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai alat bukti telah diserahkan.
Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait pun telah berjalan.
Karena itu, Moody mempertanyakan alasan belum adanya perkembangan yang lebih jelas dalam penanganan laporan tersebut.
“Kita memang secara hukum punya hak untuk menanyakan dan kita juga punya hak untuk mencari tahu ada apa sebenarnya,” ungkap Moody.
Moody turut menyinggung kedatangan sejumlah perwakilan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM ke Polda Sulut beberapa waktu sebelumnya.
Menurutnya, kedatangan pihak yang disebut sebagai representasi BPMS tersebut menimbulkan pertanyaan karena lembaga itu berkaitan dengan perkara yang sedang dilaporkan.
Ia mempertanyakan maksud kedatangan tujuh orang perwakilan tersebut, termasuk kapasitas mereka dalam pertemuan dengan pihak kepolisian.
Moody menegaskan, pihaknya ingin memperoleh kejelasan apakah kedatangan tersebut sekadar silaturahmi atau berkaitan dengan proses penanganan laporan dugaan penggelapan uang Rp5,2 miliar.
Ia juga menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya upaya memengaruhi atau menghambat proses hukum.
Meski demikian, hal tersebut masih sebatas kekhawatiran dan dugaan dari pihak pelapor yang menurutnya perlu mendapat penjelasan.
Lebih lanjut, Moody mengaku melihat perubahan dalam perkembangan penanganan perkara.
Menurutnya, pada awal pelaporan, proses penyidikan terlihat berjalan dengan semangat. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, perkembangannya dinilai melambat.
Ia pun mempertanyakan apakah kondisi tersebut berkaitan dengan faktor tertentu yang memengaruhi proses penanganan laporan.
Bagi pihak pelapor, kejelasan perkembangan penyidikan menjadi hal penting agar tidak muncul spekulasi mengenai penanganan perkara tersebut.
Mereka berharap pengaduan masyarakat yang disampaikan dapat menjadi perhatian pimpinan Polda Sulut sekaligus mendorong transparansi dan kepastian dalam proses penyidikan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak Polda Sulut mengenai materi pengaduan maupun alasan belum adanya perkembangan sebagaimana dipertanyakan pihak pelapor.
((Jacklatjandu)).


























Komentar