Turis Australia Paling Mendominasi, Pendapatan Visa Indonesia Tembus Rp 2,8 Triliun

Sulut Times, JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi mencatatkan torehan positif pada paruh pertama tahun ini. Meski kondisi global penuh ketidakpastian, sektor visa berhasil menyumbang kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 6,42% pada semester I tahun 2026. Nilai ini menembus angka Rp 2.815.639.500.000, meningkat dari periode yang sama tahun 2025 yang mencapai Rp 2.645.712.900.000.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa fokus lembaganya kini bergeser dari sekadar mengejar kuantitas menjadi peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan yang efisien.

”Kami mengedepankan transformasi digital dan selective policy untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional, tanpa mengabaikan aspek keamanan negara,” ujar Hendarsam, Senin (6/7/2026).

Sepanjang semester I-2026, Imigrasi menerbitkan total 3.924.500 visa. Angka ini sebenarnya menurun 6,77% ketimbang realisasi tahun 2025 yang mencatatkan 4.209.465 penerbitan. Kebijakan pengetatan terlihat dari Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang menyusut tajam hingga 87,91%, dari 438.423 penerbitan pada 2025 menjadi hanya 52.999 penerbitan pada 2026.

Sebaliknya, penerbitan visa kunjungan indeks C1 justru naik 2,76% dengan mencetak angka 3.829.902 penerbitan. Imigrasi paling banyak menerbitkan jenis visa berikut sepanjang Januari hingga Juni 2026:

Visa on Arrival (VoA): 3.481.490 penerbitan.

Visa Kunjungan Indeks C1: 113.323 penerbitan.

Visa Kunjungan Indeks C20 (Instalasi Alat): 83.852 penerbitan.

Golden Visa: 143 penerbitan (menunjukkan sinyal positif).

Untuk peta kunjungan, wisatawan asal Australia masih memimpin dominasi dengan 848.802 kunjungan. Mengekor di belakangnya adalah turis asal China (668.432), India (334.107), Korea Selatan (202.101), dan Amerika Serikat (186.463).

Bukan hanya melayani, Ditjen Imigrasi juga memperketat fungsi pengawasan. Selama enam bulan terakhir, mereka mengeksekusi 10.911 tindakan administratif keimigrasian. Dari jumlah tersebut, petugas membatalkan izin tinggal dan mendeportasi 3.260 orang asing yang terbukti melakukan kegiatan berbahaya atau melanggar undang-undang.

Imigrasi juga menyeret 23 warga negara asing (WNA) ke jalur hukum. Saat ini, penyidik masih memeriksa 17 orang, jaksa dan hakim sedang menyidangkan 4 orang, sementara 1 orang lainnya sudah menerima vonis berkekuatan hukum tetap.

”Setiap tindakan administratif, mulai dari penangkalan hingga deportasi, merupakan langkah kami untuk menyaring kualitas orang asing yang masuk untuk meminimalisasi potensi risiko yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban nasional,” tegas Hendarsam.

Selain itu, atas permintaan aparat penegak hukum, Imigrasi mencekal 401 WNI dan 36 WNA agar tidak bisa keluar dari Indonesia. Petugas juga memasukkan 2.102 WNA ke dalam daftar penangkalan, di mana 93,2% (1.959 orang) di antaranya tersangkut pelanggaran keimigrasian. Di pintu perbatasan, petugas lapangan berhasil menunda keberangkatan 1.704 pelintas yang terindikasi berisiko.

Untuk pelayanan bagi warga lokal, Imigrasi sukses menerbitkan 1.673.816 paspor. Meski begitu, petugas menolak 9.017 permohonan paspor karena tidak memenuhi persyaratan.

Bagi orang asing yang tinggal di Indonesia, Imigrasi menerbitkan 23.082 Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan 3.330 Izin Tinggal Tetap (ITAP), serta memproses 54 permohonan Global Citizenship of Indonesia. Sepanjang semester ini, data perlintasan mencatat angka yang hampir seimbang, yakni 12.891.069 kedatangan dan 12.866.474 keberangkatan (WNA dan WNI).

Hendarsam memastikan Ditjen Imigrasi akan terus membenahi ekosistem pelayanan publik di paruh kedua tahun ini. “Capaian semester pertama ini menjadi batu loncatan bagi kami untuk merespons tantangan global yang semakin dinamis,” pungkasnya